Liputansumbawa.id–Kepala Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Iwan Iskandar Putra, mengusulkan agar Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dikelola langsung oleh pemerintah desa. Menurutnya, skema tersebut jauh lebih praktis sekaligus berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.
“Kalau MBG untuk siswa SD ditangani desa, itu akan lebih keren. Selain efektif, ekonomi masyarakat dan desa bisa meningkat,” ujar Iwan, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai desa memiliki sumber daya yang siap diberdayakan, terutama kader Posyandu yang selama ini telah berpengalaman dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi bayi, balita, lansia, serta kelompok stunting dan berpotensi stunting.
Selain itu, program ini juga berpeluang besar menyerap tenaga kerja lokal, khususnya ibu-ibu dan masyarakat sekitar.
Tak hanya dari sisi tenaga kerja, Iwan juga menekankan pentingnya pengelolaan bahan baku dapur secara mandiri.
Menurutnya, kebutuhan MBG dapat dikelola melalui Koperasi Desa (KopDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.
“Pengadaan bahan baku bisa dikelola KopDes dan BUMDes. Praktis dan benar-benar mensejahterakan masyarakat desa,” tegasnya.
Dalam skema yang diusulkannya, Iwan membagi peran pengelolaan MBG berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa SD ditangani desa, siswa SMP dikelola pemerintah daerah melalui kecamatan, sedangkan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia bahkan memberikan analogi konkret. Jika pemerintah pusat mengintervensi anggaran sebesar Rp1 miliar langsung ke desa untuk menangani MBG siswa SD, maka kesejahteraan masyarakat akan terasa nyata. Dana tersebut dapat dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa, KopDes, BUMDes, pengusaha lokal, petani, nelayan, hingga peternak.
“Desa berkolaborasi dengan semua potensi lokal. Seperti yang sering disampaikan Menkeu, kita ini sebenarnya kaya raya,” ungkapnya.
Saat ini, Program MBG di Kecamatan Buer belum berjalan. Karena itu, Iwan secara terbuka mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan intervensi anggaran langsung ke desa, khusus untuk pengelolaan MBG anak-anak SD.
“Buer belum berjalan MBG. Saya usulkan Pemdes yang mengelola melalui intervensi anggaran Pempus, khusus anak-anak SD,” pungkasnya. (LS)
