Jakarta, Liputansumbawa.id — Upaya mempercepat realisasi Program Sumbawa Hijau Lestari kini memasuki fase strategis dengan terbukanya dukungan luas dari berbagai lembaga nasional dan internasional, termasuk lembaga pendanaan lingkungan, filantropi, akademisi, hingga pemerintah pusat. Sinergi multipihak ini menjadi langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan dan penguatan tata kelola lingkungan di Kabupaten Sumbawa.
Pertemuan strategis yang dihadiri Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, bersama Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah, mempertegas bahwa program ini telah menarik perhatian berbagai mitra penting, di antaranya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), The Asia Foundation, Ford Foundation, Universitas Mataram, serta organisasi masyarakat sipil seperti KONSEPSI NTB.
Direktur BPDLH, Dr. Tri Joko Heryanto, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk membuka akses pendanaan melalui berbagai skema pembiayaan lingkungan. Dukungan ini menjadi peluang penting bagi Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh pembiayaan non-APBN, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, The Asia Foundation bersama KONSEPSI NTB dan Bappeda Sumbawa menyatakan komitmennya untuk mendorong implementasi melalui pilot project sebagai model awal Program Sumbawa Hijau Lestari. Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh nyata pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi.
Julmansyah menegaskan bahwa upaya merajut dukungan parapihak bertujuan membangun konsorsium pendanaan alternatif yang mampu menopang keberlanjutan program. Bahkan, sejumlah lembaga filantropi lainnya juga disebut akan bergabung dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari.
Kontribusi nyata juga datang dari Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan, yang akan mendukung program melalui fasilitasi agroforestry pangan dan energi (FAPE) perhutanan sosial seluas sekitar 500 hektare. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis tersebut dan menegaskan dukungan legislatif terhadap program yang telah dijalankan secara masif oleh pemerintah daerah. Dukungan politik ini menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan kebijakan lingkungan daerah.
Kepala Bapperida Sumbawa, Dedy Heriwibowo, menambahkan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi sipil, hingga komunitas masyarakat.
Kesepahaman awal yang tercapai dalam pertemuan ini menjadi fondasi pembentukan model kolaborasi lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan multipihak, Program Sumbawa Hijau Lestari diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan, memperkuat pengakuan perhutanan sosial dan hutan adat, serta memastikan kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
