Liputansumbawa.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Senin (18/5/2026). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat setempat.


Kehadiran SPPG Usar Mapin menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung program nasional peningkatan gizi masyarakat yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acara peresmian berlangsung meriah dan dihadiri Anggota DPRD Dapil Alas Barat dan sekitarnya, Camat Alas Barat, Forkopimcam, Kepala Desa Usar Mapin, para kepala desa dan kepala sekolah se-Kecamatan Alas Barat, perwakilan lembaga perbankan, mitra kerja, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Kepala SPPG Usar Mapin, M. Chairul Imam Viery, S.I.Kom., dalam laporannya menyampaikan bahwa SPPG tersebut akan melayani sekitar 2.800 penerima manfaat dengan dukungan 48 relawan yang terlibat dalam operasional program.
Sementara itu, PIC Yayasan Celebes Berdiri Sejahtera, Kaharuddin, A.Md.,Ak., menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Alas Barat.
Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis yang harus dijalankan secara serius, transparan, dan bertanggung jawab.
“Program ini dari rakyat untuk rakyat. Dilaksanakan saja masih ada yang mengkritik, tapi itu tidak apa-apa untuk perbaikan pelaksanaan ke depan,” ujar Wabup.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan program tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan peringatan keras agar program MBG tidak dikotori praktik korupsi.
“Pak Presiden sudah tegas mengatakan, jangan mencuri atau korupsi dari program ini,” tegasnya.
Wabup Ansori menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan berada dalam pengawasan ketat, termasuk audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Ia menyebut sedikitnya 30 persen relawan yang terlibat berasal dari kelompok masyarakat Desil 1, 2, 3, dan 4 di wilayah sekitar.
Selain itu, Wabup juga mendorong agar Program MBG dapat terhubung dengan Program Koperasi Desa Merah Putih, sehingga koperasi desa nantinya bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan untuk operasional SPPG. (Editorial)



























































































