Liputansumbawa.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini bergengsi tersebut diterima langsung Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang berlangsung di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (25/5/2026).
Wabup H. Ansori hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., serta Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E. Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA.
Dalam sambutannya, Dr. Suparwadi menjelaskan bahwa LHP terdiri dari dua buku, yakni Buku I yang memuat opini atas laporan keuangan dan Buku II yang berisi hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, namun bukan berarti bebas sepenuhnya dari potensi fraud atau penyimpangan di kemudian hari.
Selain menyerahkan opini, BPK juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah, mulai dari kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD, tata kelola BUMD, hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Usai menerima opini WTP tersebut, Wakil Bupati H. Ansori menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas sinergi dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD, dukungan DPRD, dan pengawasan BPK. WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar H. Ansori.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan disiplin administrasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan penyerahan LHP diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi NTB sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (Editorial)
