Liputansumbawa.id–UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai transparansi dan keabsahan hasil seleksi peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).
Dalam keterangannya, Kepala UPTD BLK Sumbawa, Andi Ansari, SE., Senin (9/11/2026), menegaskan bahwa proses pendaftaran hingga penetapan peserta dilakukan melalui aplikasi SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Sistem tersebut menjadi acuan resmi dalam pengelolaan data dan penetapan status kepesertaan program vokasi nasional.
Penggunaan aplikasi SIAPkerja, menurut pihak BLK, mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2025. Melalui sistem terpusat tersebut, pendaftaran hanya dapat dilakukan selama periode resmi dibuka dan otomatis tidak bisa diakses setelah masa pendaftaran berakhir.
Terkait sasaran peserta, Kepala BLK menjelaskan bahwa program PBK tahun ini memprioritaskan lulusan SMA/SMK sederajat. Sementara lulusan sarjana (S1) ditempatkan sebagai sasaran tambahan dan dapat diakomodasi apabila kuota pada kejuruan tertentu belum terpenuhi oleh pendaftar dari kelompok prioritas.
Kebijakan tersebut, disebut telah disesuaikan dengan ketentuan teknis operasional UPTD BLK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.
Menanggapi persoalan perubahan data peserta dalam pengumuman, pihaknya mengakui adanya kesalahan pengetikan manual atau clerical error dalam penyusunan rekapitulasi sementara.
Kesalahan tersebut terjadi pada pencantuman nama salah seorang pendaftar yang berdasarkan hasil verifikasi faktual ijazah terakhir diketahui merupakan lulusan SMA/SMK sederajat dan telah mengikuti seluruh tahapan tes.
Karena itu, pencantuman kembali nama yang bersangkutan dalam pengumuman akhir disebut sebagai koreksi administrasi untuk memastikan hak peserta yang memenuhi persyaratan tetap terpenuhi.
Di sisi lain, BLK juga menjelaskan adanya pendaftar yang saat registrasi awal memilih status pendidikan SMK sederajat, tetapi ketika verifikasi dokumen fisik justru melampirkan ijazah sarjana (S1).
“Terhadap pendaftar tersebut, panitia melakukan penyesuaian alokasi agar tidak mengurangi kesempatan lulusan SMA/SMK yang menjadi kelompok prioritas. Namun, BLK tetap memberikan ruang bagi pendaftar berijazah S1 untuk berpindah ke kejuruan lain yang kuotanya masih tersedia,” terangnya.
Andi Ansari menegaskan, perubahan dari pengumuman sementara ke pengumuman akhir merupakan bagian dari koreksi administrasi yang diperbolehkan dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Untuk menjamin akuntabilitas proses seleksi, UPTD BLK memastikan seluruh dokumen pendukung, mulai dari daftar presensi bertanda tangan, berkas verifikasi ijazah hingga rekam jejak digital, tersimpan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BLK Sumbawa juga menyatakan terbuka terhadap masukan dan koordinasi dari masyarakat demi menjaga transparansi pelaksanaan program serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. (MK)
