Liputansumbawa.id–Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menemukan kondisi sosial masyarakat yang memprihatinkan saat turun langsung ke Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes. Temuan ini disampaikan pada rapat koordinasi dengan sejumlah Kepala OPD di Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (13/11/2026).
Menurutnya, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya keluarga yang hidup dalam rumah tidak layak huni, keterbatasan akses air bersih hingga belum maksimalnya penanganan stunting.
Ansori mengaku terkejut melihat kondisi salah satu keluarga dengan tiga anak yang tinggal di rumah berdinding seng dan anyaman bambu, tanpa ventilasi dan fasilitas tempat tidur yang layak.
Ironisnya, keluarga tersebut berada tidak jauh dari pusat Kota Sumbawa. Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berbagai program bantuan sosial, kesehatan, perumahan dan ketahanan pangan selama ini telah berjalan.
“Kalau ada jamban tetapi tidak ada air, tentu menjadi persoalan lagi. Bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya kalau airnya saja sulit diperoleh,” ungkap Ansori saat menjelaskan hasil kunjungannya.
Menurutnya, persoalan yang ditemukan bukan hanya menyangkut kondisi rumah, tetapi juga akses air bersih, kesehatan anak, sanitasi serta sumber penghasilan keluarga.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Ansori langsung mengumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk membagi tugas penanganan.
Dinas Kesehatan diminta melakukan penanganan kesehatan keluarga, sementara BPBD diarahkan membantu penyediaan tempat tidur. BPKP diminta menelusuri mekanisme bantuan bedah rumah agar keluarga tersebut segera mendapatkan hunian yang layak.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Baznas untuk mendukung pengajuan bantuan perbaikan rumah apabila diperlukan.
Selain kebutuhan dasar, keluarga tersebut juga diarahkan mendapatkan dukungan kegiatan ekonomi produktif, seperti pemeliharaan ayam atau kambing, sehingga memiliki sumber penghasilan.
Ansori menargetkan persoalan tersebut mulai dituntaskan dalam waktu dekat, termasuk proses penanganan rumah tidak layak huni.
Berbeda dengan kondisi di Desa Kerato, Ansori menyebut Desa Boak menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lebih baik. Berdasarkan dialog dengan kepala desa dan warga, pendapatan per kapita masyarakat di desa tersebut disebut telah mencapai minimal Rp2 juta.
Temuan di dua desa itu, menurut Ansori, menunjukkan pentingnya pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat agar kebijakan dan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.
Ia menegaskan, kunjungan lapangan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Setiap persoalan yang ditemukan harus segera dikoordinasikan dengan OPD terkait agar penanganannya lebih terarah dan dirasakan masyarakat. (MK)
