Single News

Warga Aimual Tolak Tambang Emas Sistem Tong, Desak Polres Sumbawa Turun Tangan

Liputansumbawa.id–Pembangunan tempat pengolahan emas milik penguasa asal Surabaya, Jawa Timur, menggunakan sistem tong di tengah kawasan permukiman Dusun Aimual, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, menuai penolakan masyarakat.

Masyarakat setempat bahkan melayangkan surat pengaduan kepada Kapolres Sumbawa untuk meminta penghentian sementara pembangunan hingga legalitas dan dampak lingkungannya diperiksa, Selasa (17/11/2026).

Penolakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap aktivitas pengolahan emas itu berpotensi mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, serta mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Dalam surat pengaduan dan pernyataan penolakan masyarakat, melalui David sebagai perwakilan masyarakat didampingi Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Sumbawa bahwa saat ini sudah terdapat dua unit tong yang berdiri di lokasi. Selain itu, beberapa unit tong lainnya masih dalam proses pembangunan.

Masyarakat mempersoalkan pembangunan tersebut karena dilakukan tanpa sosialisasi maupun musyawarah terlebih dahulu. Padahal, lokasi pengolahan emas itu berada di tengah kawasan permukiman penduduk.

Masyarakat mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui Pemerintah Desa Labuhan Kuris dan Pemerintah Kecamatan Lape. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan, dalam pertemuan antara masyarakat dengan pihak pemilik atau pengelola tempat pengolahan emas di Kantor Desa Labuhan Kuris, warga telah meminta agar pembangunan dihentikan. Namun, permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi.

Kekhawatiran masyarakat juga berkaitan dengan potensi penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas yang dikhawatirkan berdampak terhadap tanah, sumber air, dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, masyarakat meminta aparat berwenang memverifikasi informasi mengenai dugaan keterlibatan tenaga kerja asal Surabaya.

Melalui surat pengaduan itu, masyarakat meminta Kapolres Sumbawa melakukan pengecekan langsung ke lokasi, memanggil pihak yang bertanggung jawab, serta memeriksa legalitas pembangunan dan rencana operasional tempat pengolahan emas tersebut.

Masyarakat juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap perizinan usaha, persetujuan lingkungan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tidak ada potensi pencemaran di sekitar lokasi.

Mereka turut meminta agar pembangunan dan persiapan operasional dihentikan sementara sesuai kewenangan hukum sampai seluruh aspek legalitas dan lingkungan dinyatakan jelas.

Masyarakat Dusun Aimual menegaskan penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Mereka menginginkan lingkungan tempat tinggal tetap aman, sehat, dan nyaman, tanpa dibayangi ancaman pencemaran maupun konflik sosial.

“Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, maupun permasalahan sosial yang dapat merugikan masyarakat di kemudian hari,” ujar David.

Masyarakat berharap Polres Sumbawa segera menindaklanjuti pengaduan itu dan memberikan kepastian hukum atas persoalan yang berkembang di Dusun Aimual.

Mereka juga meminta agar masyarakat mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan aspirasi dan penolakan tanpa intimidasi, tekanan, maupun ancaman dari pihak mana pun. (MK)