Sumbawa Besar, 23 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappeda) menegaskan komitmennya dalam membangun daerah yang inklusif, setara, dan berkeadilan.
Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029.
PUG dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumbawa, Junaedi, S. Si., A.pt.,SKM.
Sebagai narasumber, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih WS, ST., MM., menegaskan dalam diskusi tersebut bahwa PUG, yang digelar di kantor Bappeda Sumbawa mengutarakan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan yang memastikan kebijakan, program, dan kegiatan responsif terhadap kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.
“Dengan integrasi PUG, pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga memastikan manfaatnya adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Instrumen Pelaksanaan PUG
Pelaksanaan PUG dilakukan melalui instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang terdiri atas:
- Gender Analysis Pathway (GAP), digunakan untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi kesenjangan gender, faktor penyebab (akses, partisipasi, kontrol, manfaat), serta menyusun rencana aksi.
- Gender Budget Statement (GBS), dipakai untuk memastikan alokasi anggaran mendukung program responsif gender, dengan indikator capaian yang jelas.
Menurut Dwi bahwa kedua instrumen tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kesetaraan gender.
Integrasi PUG dalam RPJMD 2025–2029
Dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025–2029, PUG diintegrasikan ke dalam Misi II: Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul, dengan fokus pada sasaran peningkatan kualitas pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Strategi yang ditempuh meliputi:
Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di setiap perangkat daerah. Peningkatan data terpilah gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Program Prioritas Responsif Gender
Sejumlah program prioritas yang ditetapkan untuk mendukung PUG, antara lain; Penguatan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Edukasi serta kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pelatihan keterampilan ekonomi produktif serta akses permodalan bagi perempuan,
Ada pula fasilitasi partisipasi organisasi perempuan dalam pembangunan daerah. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai basis data terintegrasi.
Indikator Kinerja PUG dalam RPJMD
Menurut Dwi bahwa untuk mengukur efektivitas implementasi PUG, RPJMD Sumbawa 2025–2029 telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama, yaitu
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumbawa meningkat secara signifikan dalam lima tahun mendatang.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
Penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya.
Meningkatnya jumlah OPD yang melaksanakan PPRG secara konsisten. Kemudian tersedianya data terpilah gender dan anak sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Harapan Pemerintah Daerah
Dwi menegaskan bahwa integrasi PUG dalam RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
“Pembangunan harus berpihak pada semua. Melalui PUG, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang terdiskriminasi. Hasil pembangunan wajib dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Sumbawa,” tegas Sekretaris Bappeda.
Dengan pengarusutamaan gender yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan, Kabupaten Sumbawa menargetkan pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang adil, setara, dan berkelanjutan. (LS)
