Sumbawa, 25 September 2025–Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (24/9).
Melalui Juru Bicara Fraksi, Muhammad Taufik, Gerindra secara khusus menyoroti kondisi ruas jalan strategis di Kecamatan Orong Telu, Tepal, dan Baturotok yang hingga kini belum terselesaikan. Jalan tersebut dinilai sebagai urat nadi mobilitas masyarakat pedesaan, penghubung pusat produksi pertanian, sekaligus akses utama layanan pendidikan dan kesehatan.
“Jalan di Orong Telu, Tepal, dan Baturotok bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, tetapi simbol keadilan pembangunan. Masyarakat di daerah terisolir berhak mendapatkan akses yang layak sebagaimana warga di wilayah lain,” tegas Jubir Fraksi Partai Gerindra.
Akses Terisolir Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Fraksi Gerindra menilai keterlambatan penyelesaian jalan strategis tersebut berimbas langsung pada lambannya pertumbuhan ekonomi lokal. Komoditas hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan masyarakat sulit keluar dari desa karena tingginya biaya transportasi. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang rusak parah juga menyulitkan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
“Pemerintah daerah harus memberikan kepastian waktu dan alokasi anggaran yang jelas. Jangan sampai masyarakat di tiga wilayah ini terus menjadi korban ketidakadilan pembangunan,” tambah Fraksi Gerindra.
Tuntutan Kepastian Anggaran
Gerindra mendesak agar pemerintah daerah menempatkan pembangunan ruas jalan strategis Orong Telu, Tepal, dan Baturotok sebagai prioritas utama dalam APBD Perubahan 2025 maupun APBD murni 2026. Penyelesaian infrastruktur ini dipandang krusial sebagai langkah awal pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
Fraksi Gerindra menegaskan sikapnya, bahwa memperjuangkan jalan di daerah terisolir bukan hanya agenda politik, melainkan kewajiban moral untuk memastikan hak masyarakat atas akses dan pembangunan yang setara. (LS)
