Sumbawa, 24 November 2025 — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumbawa ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.
Dalam penyampaiannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 menghadapi tantangan signifikan akibat berkurangnya alokasi belanja daerah yang dipengaruhi penurunan belanja dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategis, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan alokasi belanja yang memenuhi kebutuhan wajib dan mengikat, sekaligus mengamankan belanja prioritas yang mendukung kepentingan publik. “Meskipun terdapat keterbatasan, pemerintah tetap memprioritaskan sektor-sektor penting seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, peternakan, serta infrastruktur vital lainnya,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat demi memperoleh porsi alokasi APBN yang lebih besar bagi Sumbawa. Tidak hanya itu, Pemkab Sumbawa juga membuka peluang kolaborasi dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta guna memperkuat dukungan pembangunan daerah.
Laporan Reses II DPRD Sumbawa
Pada kesempatan yang sama, rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan Reses II DPRD Kabupaten Sumbawa dari lima daerah pemilihan. H. Zainuddin Sirat, mewakili Tim Reses II, menjelaskan bahwa kegiatan reses dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama.
1. Bidang Fisik
Aspirasi yang diserap antara lain kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta sarana-prasarana publik di berbagai wilayah.
2. Bidang Ekonomi dan Pariwisata
Sirat menyoroti potensi besar pariwisata Hiu Paus yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi belum memberikan distribusi manfaat yang merata bagi masyarakat. Ia mengimbau pemerintah agar memberikan perhatian khusus agar potensi tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi lokal. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pengadaan alat-alat pertanian, perikanan, bibit ternak, benih unggul, serta bantuan sarana bagi pelaku UMKM.
3. Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, dan Kesehatan
Aspirasi masyarakat mencakup pemberdayaan pemuda, karang taruna, perempuan dan PKK; pemberian insentif guru honor dan PTT; pemberian beasiswa; pengadaan sarana sekolah; renovasi cagar budaya; pembangunan TPA; serta penambahan alat kesehatan untuk puskesmas dan postu.
Mengakhiri laporannya, Sirat menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran.
