Liputansumbawa.id—Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumbawa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (4/2/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari kelangkaan LPG 3 kilogram, ketimpangan pendidikan, kerusakan infrastruktur jalan, persoalan layanan kesehatan, hingga tata kelola pertambangan di Kabupaten Sumbawa.
Massa aksi diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Budi Prasetyo, yang didampingi sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
Dalam kajian yang disampaikan, Aliansi BEM menyoroti persoalan serius distribusi LPG 3 kg yang dinilai semakin merugikan masyarakat. Pengurangan kuota LPG 3 kg dari pemerintah pusat disebut menjadi pemicu utama kelangkaan.
Kuota Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya mencapai 16.896 metrik ton kini turun menjadi 11.003 metrik ton, atau berkurang sekitar 5.093 metrik ton, setara kurang lebih 300 ribu tabung. Kondisi ini diperparah oleh dugaan praktik penjualan LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer, sehingga harga di tingkat masyarakat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Aliansi BEM menilai lemahnya pengawasan distribusi LPG 3 kg berdampak langsung pada beban ekonomi masyarakat dan mendesak Satuan Tugas (Satgas) terkait untuk melakukan evaluasi serta penindakan tegas terhadap pangkalan yang melanggar ketentuan.
Di sektor pendidikan, Aliansi BEM menyoroti ketimpangan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah terpencil. Sejumlah sekolah di Batu Lanteh, Lenangguar, Orong Telu, dan Senawang disebut berada dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari ruang kelas tidak layak, minim fasilitas penunjang, hingga kekurangan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan.
Aliansi BEM juga mempertanyakan realisasi program unggulan daerah, khususnya Kartu Sumbawa Pintar, yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan regulasi teknis, mekanisme pelaksanaan, maupun sasaran penerima manfaat.
Persoalan infrastruktur jalan turut menjadi sorotan utama.
Kerusakan parah dan berkepanjangan pada ruas jalan Orong Telu, Lenangguar, Ropang, dan Lantung dinilai menghambat mobilitas masyarakat serta pemanfaatan potensi sumber daya alam. Buruknya konektivitas jalan disebut menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang kesehatan, Aliansi BEM mendesak percepatan akreditasi RSUP Manambai Abdulkadir agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan utama di Pulau Sumbawa.
Selain itu, massa aksi juga menuntut percepatan penyelesaian pembangunan RSUD Sering serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja layanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
Sementara di sektor pertambangan, Aliansi BEM menilai kehadiran industri tambang belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, baik dalam penyerapan tenaga kerja daerah, peningkatan pendidikan tinggi, maupun pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Melalui aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi BEM se-Kabupaten Sumbawa menyampaikan total 11 tuntutan kepada pemerintah daerah dan berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi catatan seremonial. (LS)
