Liputansumbawa.id–Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa mencatat angka kemiskinan pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin turun dari 12,87 persen pada 2024 menjadi 11,79 persen pada 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, SST, M.Si, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah yang dinilai semakin tepat sasaran.
“Ada penurunan dibandingkan 2024. Tahun 2025 persentase penduduk miskin kita 11,79 persen, sedangkan 2024 sebesar 12,87 persen. Jadi ada penurunan,” ujarnya.
Menurut Yudi, berbagai program bantuan sosial yang telah dikucurkan pemerintah berkontribusi terhadap menurunnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Ia menilai sebagian bantuan sudah tersalurkan dengan lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Terkait perbedaan angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, Yudi menjelaskan bahwa BPS tidak merilis data hingga level tersebut. Data yang dipublikasikan masih bersifat agregat di tingkat kabupaten.
“Untuk rilis resmi, kami hanya sampai pada angka kabupaten, tidak sampai pada level kota atau desa,” jelasnya.
Dari sisi struktur ekonomi daerah, Yudi menyebutkan bahwa sektor yang paling dominan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumbawa adalah sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Sumbawa adalah pertanian, kemudian perdagangan dan konstruksi,” katanya.
Selain angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa juga disebut mengalami penurunan. Namun, Yudi menyarankan agar data rinci mengenai hal tersebut dapat diakses melalui laman resmi BPS.
BPS juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk terus memperbarui data sosial ekonomi guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seluruh pihak dapat berkolaborasi dalam memastikan bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dengan pemutakhiran data, diharapkan bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Amelia/Yuliati/Marwansyah)
