Labuhan Burung, Sumbawa, 6 Desember 2025— Suasana haru bercampur amarah menyelimuti Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer. Warga desa itu, Banun Ati Iswani dan suaminya Muhammad Sahbandi, tiba-tiba kehilangan hak layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hanya karena meminjam uang 20 juta rupiah di bank—uang yang digunakan untuk modal menggarap sawah yang bahkan bukan miliknya, hanya sewaan.
Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putra, tak mampu menahan kekecewaannya ketika mengetahui BPJS warganya dicabut akibat regulasi yang dinilainya tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Pinjam uang di bank untuk modal garap sawah, lahannya pun sewa. Apa salahnya regulasi itu dihapus atau diperbaiki? Lebih baik warga pinjam ke bank daripada ke rentenir. Kok gara-gara pinjam di bank, BPJS-nya malah dihapuskan?” keluh Kades dengan nada geram.
Warga Sakit Pernapasan, Harus Kontrol Berkala
Kades Iwan menegaskan bahwa warganya yang terdampak bukan orang sembarangan. Ia memenuhi seluruh syarat sebagai penerima bantuan. Selama ini, sang warga rutin ia antar ke puskesmas hingga rumah sakit untuk menjalani kontrol kesehatan akibat gangguan pernapasan kronis.
“Penyakitnya tidak bisa ditangani di puskesmas. Dia butuh obat khusus. Bagaimana mungkin tiba-tiba BPJS-nya dihapus, sementara dia harus kontrol setiap bulan?” ujarnya dengan suara menurun.
Bukan Satu Kasus, Banyak Warga Terhapus KIS
Iwan mengungkapkan bahwa kasus serupa bukan hanya dialami satu orang. “Cukup banyak warga saya yang kena penghapusan KIS,” ucapnya.
Ia tegas menyatakan tidak keberatan jika bantuan dicabut kepada mereka yang menyalahgunakan, misalnya terlibat judi online.
Namun mencabut BPJS warga yang jujur bekerja hanya karena meminjam uang bank, baginya adalah kebijakan yang keliru dan melukai rakyat kecil.
Dinsos Hanya Bantu Satu Bulan, Kades: “Tidak Cukup!”
Pihak desa sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Namun jawaban yang diterima justru membuat Kades Iwan makin terpojok.
“Dinas Sosial hanya bisa bantu untuk bulan Desember 2025 saja. Padahal warga saya ini harus kontrol setiap bulan. Mereka menyarankan supaya warga kami menggunakan pelayanan kelas 3. Saya tahu betul kondisi ekonomi warga saya, itu pun berat.”
Dengan suara berat, Iwan menegaskan bahwa warga yang BPJS-nya dicabut sepenuhnya memenuhi syarat ekonomi untuk menerima bantuan kesehatan negara.
Harapan Terakhir: Pemerintah Datang Membantu
Dengan kondisi kesehatan warganya yang genting dan biaya hidup yang serba terbatas, Kades Labuhan Burung berharap pemerintah segera mengevaluasi regulasi yang membuat warga miskin tergeser hanya karena transaksi pinjaman bank.
“Tolong lihat rakyat kecil. Mereka ini bukan punya pilihan lain.” (LS)
