Liputansumbawa.id–Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, pada rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026), meminta program pembangunan sumur bor dangkal dan sumur bor dalam menjadi perhatian serius perangkat daerah.
Pasalnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp79 miliar untuk Kabupaten Sumbawa pada 2027, termasuk program penyediaan air bagi sektor pertanian yang dinilai masih sangat dibutuhkan.
Jarot mengaku terkejut setelah mendapat penjelasan dari Kepala Balai pada pertemuan sebelumnya. Ternyata, terdapat sejumlah program pemerintah pusat melalui kementerian dan balai teknis yang dapat dimanfaatkan daerah, namun informasinya belum tersampaikan secara maksimal kepada OPD maupun para camat.
“Programnya banyak sekali, mulai dari irigasi, sumur bor dangkal sampai sumur bor dalam. Bahkan, dari data yang disampaikan pihak balai, targetnya masih belum terpenuhi. Ini yang belum diketahui teman-teman camat,” ungkap Jarot.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti, mengingat kebutuhan sumber air untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa masih cukup besar.
“Selama ini, banyak usulan pembangunan sumur bor yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sementara ternyata terdapat program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang bisa diakses,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan Kepala Balai untuk mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan lokasi prioritas pembangunan sumur bor.
“Dinas PU dengan Dinas Pertanian harus bertemu dengan Kepala Balai. Kita petakan lokasi-lokasi yang membutuhkan sumur bor, baik sumur dalam maupun sumur dangkal. Jangan sampai kita menganggarkan melalui APBD, sementara ternyata program dari pusat masih tersedia dan targetnya juga belum tercapai,” tegasnya.
Jarot menilai, sinkronisasi program tersebut penting agar anggaran daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya dapat dibiayai pemerintah pusat. Sebaliknya, APBD bisa diarahkan untuk kebutuhan lain yang belum terakomodasi melalui program kementerian.
Ia juga meminta agar pemetaan kebutuhan air tidak hanya menyasar lahan pertanian, tetapi diperluas hingga kawasan peternakan dan wilayah pesisir yang membutuhkan ketersediaan air tawar.
Menurutnya, program penyediaan sumur bor melalui sektor pekerjaan umum, pertanian maupun peternakan harus dihubungkan satu sama lain sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Anggaran sumur bor ada di balai, ada juga di sektor pertanian dan peternakan. Tinggal kita koneksikan saja dengan kebutuhan di lapangan. Termasuk kawasan peternakan dan wilayah pinggir laut yang membutuhkan air tawar,” ujarnya.
Bupati kembali menekankan agar seluruh informasi mengenai program pemerintah pusat dan provinsi disampaikan secara luas kepada OPD dan camat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki data yang jelas mengenai lokasi kebutuhan, target pembangunan, serta sumber pembiayaannya.
Ia meminta Bapperida bersama perangkat daerah terkait menyusun data secara terukur, mulai dari penanggung jawab, besaran anggaran, lokasi hingga target dan capaian kegiatan.
“Jangan hanya berfokus pada APBD. Program-program dari balai, provinsi maupun pusat harus ditampilkan juga. Kita harus tahu berapa targetnya, berapa yang sudah tercapai, dan di mana saja lokasi yang masih membutuhkan pembangunan,” tandas Jarot.
Optimalisasi program sumur bor tersebut diharapkan mampu memperluas akses air bagi lahan pertanian, memperkuat infrastruktur pendukung produksi pangan, sekaligus mengurangi beban pembiayaan pembangunan yang selama ini bertumpu pada APBD Kabupaten Sumbawa. (MK)
