Sumbawa, 11 Desember 2025– Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menggelar Orientasi Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas yang diikuti tenaga kesehatan dari 26 Puskesmas serta sejumlah rumah sakit dan institusi pendidikan kesehatan, digelar di La Grade Sumbawa,Grand Hotel,10 Desember.
Tujuannya untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan dalam merespons kasus kekerasan dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan.
Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa berharap peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dapat memberikan dampak nyata dalam menekan angka kekerasan serta memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarip Hidayat, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam memberikan pendampingan dan penanganan yang profesional, empatik, dan sesuai standar.
Kepala Dinas Kesehatan turut menekankan perlunya upaya promotif dan preventif melalui pengaktifan Pojok Curhat serta implementasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di sekolah-sekolah guna meningkatkan literasi kesehatan mental dan pencegahan kekerasan sejak dini.
Orientasi menghadirkan tiga narasumber, yaitu dr. Nieta Ariyani dari P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, AIPDA Roni Ramdani Wardoyo dari Polres Sumbawa, serta dr. Abadi Abdullah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumbawa.
Ketiganya memaparkan peran lintas sektor dalam penanganan korban, mekanisme rujukan, dan penguatan koordinasi antarinstansi.
Peserta berasal dari berbagai institusi kesehatan seperti RSUD Sumbawa, RS Manambai Abdulkadir, RS Abdul Malik Fadjar, serta tenaga pendidik dari STIKES Griya Husada dan Fakultas Kesehatan UNSA. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem penanganan kekerasan yang lebih terstruktur di Kabupaten Sumbawa.
Kabid Kesehatan Masyarakat, dr. Abadi Abdullah, menjelaskan orientasi ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan penanganan korban kekerasan dan TPPO yang sebelumnya dilaksanakan di Mataram. Pelatihan intensif juga telah diberikan kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan jiwa selama hampir satu bulan.
“Orientasi ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman bagi petugas yang belum mendapatkan pelatihan tersebut,” ujar dr. Abadi.
Sementara itu, Maria Ulva, Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa, NAPZA, Disabilitas, KTP/A, dan TPPO, menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan jiwa menjadi fokus penting ke depan. Ia berharap peserta dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh sehingga pada tahun 2026 seluruh fasilitas kesehatan mampu memberikan layanan optimal bagi korban kekerasan. (LS)
