Sumbawa Besar, 1 September 2025 – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian program kesehatan tingkat Puskesmas, Senin (1/8/2025) di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini berlangsung secara hibrid, melalui Zoom dan tatap muka.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Nur Atika, S.ST., M.M.Inov., menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan terhadap capaian program pada trimester I dan II. Hasilnya, sejumlah indikator kesehatan masih menjadi perhatian serius, seperti tingginya angka kematian bayi, kasus stunting, TBC, diabetes, dan hipertensi.
“Data riil di lapangan menunjukkan angka stunting 10,8 persen atau 3.496 dari 33.029 anak. Sementara kasus TBC sudah mencapai 640, melebihi target maksimal 350 kasus,” ungkapnya.
Nur Atika menekankan pentingnya strategi bersama untuk menekan angka stunting, TBC, serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah hak warga negara. Kita harus melakukan evaluasi, introspeksi, dan memacu kinerja agar target nasional dapat tercapai,” tegasnya.
Selain evaluasi program, ia juga mengingatkan jajaran Puskesmas dan tenaga kesehatan agar bijak menggunakan media sosial, terutama untuk edukasi dan promosi kesehatan. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada awal Oktober mendatang.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Abadi Abdullah, memaparkan hasil monitoring dan evaluasi capaian program kesehatan masyarakat dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Masyarakat (Rakor Kesmas).
Salah satu program prioritas yang ditampilkan adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari implementasi integrasi layanan primer. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, mengidentifikasi faktor risiko, serta mendeteksi kondisi pra-penyakit dan penyakit secara lebih dini.
Pelaksanaan PKG di Provinsi NTB tercatat mencapai 97,2 persen, menempatkan NTB dalam 10 besar nasional. Dari 177 puskesmas di NTB, sebanyak 173 telah melaksanakan PKG, sementara empat puskesmas di Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Bima belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan tersebut.
Selain PKG, ia juga menyoroti capaian indikator kesehatan balita dan anak prasekolah, data kematian balita pada Januari hingga Juli 2025, serta langkah penanganan stunting. Data menunjukkan tren penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa sejak 2020, meskipun faktor risiko masih ditemukan di wilayah terpencil serta pada penggunaan kontrasepsi.
Di bidang kesehatan jiwa dan NAPZA, laporan menunjukkan variasi capaian antar puskesmas. Puskesmas Rhee tercatat dengan persentase tertinggi penderita ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) sebesar 155 persen, sementara Puskesmas Labangka mencatat angka terendah sebesar 48,39 persen. Dari target nasional 90 persen, hanya 15 puskesmas di Sumbawa yang telah memenuhi standar layanan ODGJB.
Rakor Kesmas juga menyoroti pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditargetkan mencapai 100 persen. Indikator tersebut meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lanjut usia, hingga pelayanan bagi ODGJ berat.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa terus berupaya meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui pemantauan program, pemanfaatan anggaran, serta penguatan sinergi lintas sektor.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan di daerah. (LP)
