Liputansumbawa.id–Workshop Monitoring Orkestra Pembangunan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor di Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan ini tidak hanya membahas strategi percepatan program prioritas, tetapi juga menegaskan komitmen daerah dalam menjaga kelestarian hutan dan mendorong partisipasi masyarakat.
Kegiatan tersebut langsung dilanjutkan dengan pidato Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang secara khusus mengapresiasi kinerja Satgas Hutan Sumbawa.
“Terima kasih buat teman-teman di Sumbawa yang sudah memiliki Satgas untuk Hutan dan sudah berjalan dengan efektif saya lihat. Dan saya mohon nanti juga dari kabupaten kota lainnya juga menerapkan, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Sumbawa,” ujar Gubernur, saat memimpin rapat tersebut, Kamis (18/2/2026) lalu.
Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas langkah progresif Kabupaten Sumbawa dalam membentuk dan mengoptimalkan Satuan Tugas (Satgas) Hutan sebagai garda terdepan pengawasan kawasan hutan.
Model ini dinilai efektif dalam mencegah kerusakan hutan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan berbasis partisipatif.
Selain itu, dalam workshop juga dipaparkan materi Proyek Sekolah Garuda. Program ini menampilkan dokumentasi peserta pelatihan kepemimpinan lapangan sebagai bagian dari kaderisasi masyarakat. Tujuannya, mencetak sumber daya manusia yang mampu mendukung orkestrasi pembangunan secara terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Sekolah Garuda diproyeksikan menjadi ruang pembinaan calon pemimpin lapangan yang memiliki kapasitas manajerial, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap isu lingkungan dan pembangunan daerah.
Workshop kemudian ditutup dengan pemaparan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merinci langkah konkret ke depan, meliputi:
Monitoring Satgas Hutan secara berkelanjutan.
Monitoring langsung setiap hari untuk memastikan efektivitas kerja lapangan.
Mengaktifkan masyarakat sadar lingkungan melalui edukasi dan pelibatan aktif.
Mengintegrasikan pengawasan hutan secara terpadu lintas sektor.
Monitoring dan pembiayaan guna menjamin keberlanjutan program.
Dengan adanya RTL tersebut, orkestrasi pembangunan diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif.
Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Sumbawa sebagai daerah yang proaktif dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di NTB. (LS)
