Sumbawa Besar, 19 Juni 2025–Di sela-sela resesnya di Mahdalena Center di Kabupaten Sumbawa, Kamis 19 Juni 2025, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)/Dapil NTB 1, Mahdalena, menjawab pertanyaan Liputan Sumbawa mengenai peluang dan tantangan pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa.
Menurutnya bahwa inisiatif pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali dibahas dalam berbagai forum strategis. Sejumlah wakil rakyat asal Pulau Sumbawa seperti Johan Rosihan, Mori Hanafi, dan salah satu anggota DPD RI telah mendorong percepatan pencabutan moratorium pemekaran daerah. Bahkan, mereka telah menyampaikan surat resmi ke Komisi DPR terkait agar pemerintah segera membuat undang-undang tentang Daerah Otonomi Baru (DOB).
Meskipun dukungan terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa tetap kuat, termasuk dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S), realisasi pembentukan PPS masih menghadapi tantangan besar.
“Secara politis PPS tetap menjadi agenda yang diperjuangkan. Namun, dari sisi keuangan negara, peluang dalam waktu dekat ini cukup terbatas. Saat ini pemerintah pusat tengah fokus pada tiga program prioritas Presiden, yakni BGN, Rumah Rakyat, dan koperasi Merah Putih, sehingga anggaran untuk kementerian dan lembaga banyak mengalami pemangkasan,” jelasnya.
Terlebih lagi, beban keuangan negara semakin berat dengan utang negara yang mencapai Rp8.900 triliun dan defisit anggaran tahun 2025 sebesar Rp700 triliun.
“Kalau melihat realitas fiskal saat ini, saya agak pesimis PPS bisa direalisasikan tahun ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap akan diperjuangkan, dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KP3S, akan terus dilakukan. (LP)
