Oleh: Rian Ardiansyah A.MDT
Pengamat Lingkungan dan Budaya

Kesuksesan sebuah pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari seberapa banyak program yang diluncurkan, tetapi sejauh mana program tersebut dijalankan secara transparan, berdampak nyata, serta berkelanjutan. Pemerintahan Jarot–Ansori di Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu contoh menarik dalam praktik tata kelola pemerintahan yang mulai menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama pembangunan.
Dalam beberapa bulan ini, publik Sumbawa menyaksikan adanya perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Informasi kebijakan tidak lagi eksklusif, melainkan terbuka dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan ini penting, sebab kepercayaan publik hanya dapat tumbuh ketika pemerintah mau dan mampu menjelaskan apa yang dikerjakan, mengapa dilakukan, dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Hutan. Di tengah meningkatnya ancaman kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, pembentukan Satgas Hutan menjadi langkah strategis dan progresif. Tidak hanya simbolik, Satgas ini menunjukkan kerja yang cepat, terukur, dan berbasis data. Kolaborasi lintas sektor yang dibangun menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelamatkan hutan sebagai penyangga kehidupan dan masa depan Sumbawa.
Di sisi lain, mobilitas ASN yang cepat dan terukur mencerminkan reformasi birokrasi yang mulai bergerak ke arah profesionalisme dan efektivitas. ASN tidak lagi terkungkung dalam pola kerja administratif semata, tetapi dituntut responsif terhadap kebutuhan lapangan. Ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan Jarot–Ansori memahami pentingnya kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat.
Tidak kalah penting adalah perhatian serius terhadap pelestarian budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan telah menggencarkan berbagai event budaya. Upaya ini bukan sekadar menjaga identitas dan warisan leluhur, tetapi juga berhasil menggerakkan roda ekonomi lokal. UMKM, pelaku seni, dan komunitas budaya merasakan langsung dampak positif dari meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi berbasis budaya.
Budaya tidak lagi ditempatkan sebagai ornamen pembangunan, melainkan sebagai kekuatan ekonomi dan sosial. Ketika budaya dirawat, masyarakat dilibatkan, dan ekonomi lokal tumbuh, maka pembangunan menjadi lebih berakar dan berkelanjutan.
Puncak dari komitmen lingkungan pemerintahan Jarot–Ansori tercermin dalam program “Sumbawa Hijau Lestari”. Program ini menegaskan fokus pemerintah daerah pada penyelamatan hutan dan penghijauan sebagai agenda jangka panjang. Di tengah isu perubahan iklim global, langkah ini menunjukkan keberanian politik untuk berpihak pada kelestarian lingkungan, bukan sekadar kepentingan sesaat.
Sebagai pengamat lingkungan dan pemerhati budaya, saya memandang bahwa arah pembangunan Kabupaten Sumbawa saat ini berada pada jalur yang tepat. Tantangannya tentu masih besar, terutama dalam menjaga konsistensi, pengawasan, dan partisipasi publik. Namun fondasi yang telah diletakkan, keterbukaan informasi, keberpihakan pada lingkungan, penguatan budaya, dan efisiensi birokrasi adalah modal penting menuju Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau belajar, mendengar, dan melibatkan rakyatnya. Dan sejauh ini, pemerintahan Jarot–Ansori telah menunjukkan ikhtiar ke arah tersebut.