Sumbawa Besar, 12 Juni 2025–Kongres Luar Biasa (KLb) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sumbawa yang dijadwalkan digelar pada Sabtu, 14 Juni, kini terancam cacat hukum. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam proses persiapan, terutama terkait penetapan daftar pemilik suara atau voter.
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Sumbawa, Arsi Subhan, mengungkapkan bahwa hanya klub yang sah sebagai anggota PSSI yang berhak menjadi peserta kongres. Namun, dari total 74 klub resmi yang terdaftar di Askab PSSI Sumbawa, Komite Pemilihan (KP) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua justru mengumumkan bahwa 125 klub akan ikut serta dalam kongres tersebut.
“Penambahan jumlah klub ini dilakukan tanpa dasar yang jelas dan melanggar ketentuan yang diatur dalam statuta PSSI. Tidak bisa Plt atau KP seenaknya menetapkan klub sebagai anggota,” tegas Arsi.
Ia merujuk pada Pasal 14 ayat 3 Statuta PSSI yang menyatakan bahwa keanggotaan baru hanya bisa ditetapkan melalui kongres, setelah memenuhi sejumlah persyaratan administratif seperti akta notaris dan surat pernyataan resmi.
“Jika semua persyaratan terpenuhi, forum kongres akan memutuskan apakah klub tersebut layak menjadi anggota. Setelah itu baru mereka memiliki hak suara,” jelasnya.
Arsi menilai langkah Plt Ketua dan KP Kongres telah menabrak aturan organisasi. Ia meminta seluruh tahapan kongres dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“PSSI bukan organisasi yang bisa dijalankan semaunya. Ada statuta, ada aturan. Jangan sampai kongres ini kehilangan legitimasi hanya karena kepentingan sesaat,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Ketua Askab PSSI Sumbawa, Aman Muslimin, dalam pernyataannya mengakui bahwa penetapan voter tidak memiliki dasar yang kuat. Ia mengaku hanya mengakomodir klub-klub yang selama ini aktif bertanding, meski tidak tercatat secara administratif dalam struktur resmi Askab.
“Karena tidak ada data klub dari pengurus sebelumnya, maka kami akomodir klub-klub yang aktif bertanding dari empat zona dan sepak bola mini,” ungkap Aman.
Pernyataan ini justru memperkuat kekhawatiran akan adanya pelanggaran serius terhadap mekanisme kongres dan berpotensi membuat hasilnya tidak sah secara hukum. (LP)
