Liputansumbawa.id–Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa
menemui Bupati Sumbawa Ir.H. Syarafuddinn Jarot, MP, dan jajaran pemerintah daerah di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (4/3/2026) guna membahas kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa itu menghadirkan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Kabag Ekonomi dan SDA Ivan Indrajaya, KOKMindag, Adi Nusantara, serta perwakilan organisasi terkait.
Di pihak mahasiswa diwakili Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin , Kepala Bidang Pembinaan Anggota (PA) Khairul Akbar dan beberapa anggota HMI yang menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menemui massa saat aksi sebelumnya akibat agenda dinas di luar daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap dialog dan tidak pernah menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa.
Menanggapi kelangkaan LPG 3 kg, Bupati menjelaskan bahwa persoalan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Pertamina.
“Sejak awal telah bersurat bahkan mendatangi Direktorat Jenderal Migas untuk mengajukan penambahan kuota bagi Kabupaten Sumbawa,” ungkap Bupati Sumbawa.
Namun, berdasarkan penjelasan yang diterima, pada 2026 terjadi penurunan kuota secara nasional sehingga berdampak pada daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran kuota maupun menunjuk agen dan pangkalan, karena seluruh mekanisme distribusi berada dalam kendali Pertamina.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengawasi distribusi dan memastikan LPG subsidi tepat sasaran.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Ivan Indrajaya, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan ulang penerima LPG subsidi dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan.
Pendataan tersebut mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan penerima berasal dari kelompok masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali bersurat untuk meminta data detail distribusi dari pihak terkait guna melakukan pemetaan ulang distribusi di setiap wilayah. Namun, akses data tersebut masih terbatas karena berada dalam sistem Pertamina.
Sementara itu, Kadis KUKMindag Adi Nusantara, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap pangkalan LPG. Beberapa pangkalan yang terbukti menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah diberikan teguran hingga penutupan sesuai rekomendasi tim pengawas.
Ia menyebut jumlah pangkalan yang cukup banyak menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, mengingat keterbatasan petugas di lapangan.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan mencari solusi konkret. Namun ia menilai transparansi data distribusi menjadi kunci agar persoalan tidak terus berulang.
Menurutnya, tanpa data yang terbuka dan akurat, sulit memastikan di mana letak persoalan sebenarnya.
Kabid PA HMI Cabang Sumbawa turut menyoroti dugaan adanya pembelian dalam jumlah besar oleh pihak yang tidak berhak.
Ia mendorong agar sistem pengawasan diperkuat dan koordinasi dengan Pertamina ditingkatkan sehingga distribusi LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.
Hearing berlangsung dinamis namun tetap kondusif. Pemerintah daerah dan HMI sepakat untuk terus berkoordinasi serta mendorong komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan LPG 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa. (Marwan/Yuli/Amel)
