Sumbawa, 17 November 2025— Menteri Koperasi dan UKM RI Feri Juliantoro bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sujatmiko memberikan apresiasi tinggi terhadap model pengelolaan Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di NTB.
Hal tersebut disampaikan secara daring (dalam jaringan) di hadapan para penerima SHU, pada acara penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di halaman Kantor Bupati Sumbawa, 17 November 2025.
Keduanya menilai bahwa skema pertambangan rakyat berbasis koperasi ini menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pra sejahtera.
Budiman Sujatmiko menyampaikan bahwa konsep besar pengentasan kemiskinan yang sedang didorong pemerintah adalah Berdata, Berdana, Berdaya—sebuah pendekatan industrialisasi yang memerdekakan rakyat miskin melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan produktif.
“Apa yang dilakukan Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ini bukan hanya model ekonomi, tetapi wajah baru bagaimana konstitusi bekerja untuk rakyat,” ujar Budiman.
Ia menegaskan bahwa Asta Cita Presiden telah menempatkan koperasi sebagai motor keadilan ekonomi, dan NTB menjadi contoh nyata penerapannya.
Menteri Koperasi Feri Juliantoro menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam koperasi tambang rakyat.
Ia menjelaskan bahwa praktik yang diterapkan Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjalankan fungsi hilirisasi secara adil sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
“Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang baik, Koperasi Tambang Rakyat bisa menjadi contoh bagi berbagai daerah. Ini bukti bahwa tambang rakyat yang dikelola koperasi bukan hanya mungkin, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” kata Feri.
Menkop juga mendorong percepatan lahirnya perusahaan tambang berbasis koperasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, kekuatan koperasi dapat menjadi benteng ekonomi rakyat di tengah fluktuasi industri tambang nasional.
“Mari kita dorong PT berbasis koperasi. Koperasi yang kuat akan menjadikan tambang rakyat sebagai sumber daya bernilai tambah bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Keduanya sepakat bahwa model NTB layak direplikasi secara nasional. Dengan IPR yang jelas, koperasi yang profesional, dan pengawasan lintas sektor, tambang rakyat dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi praktik ilegal yang merugikan negara dan lingkungan. (LS)
