Liputansumbawa.id–Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Hal ini menanggapi dinamika perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada kepesertaan bantuan pemerintah pada program Sekolah Rakyat (SR).
Kepala Dinas Sosial melalui
Kabid Pemberdayaan Sosial, Nazvia Natasia menjelaskan bahwa penentuan bantuan kini berbasis pada Desil 1-4 (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diperbarui setiap tahun.
Salah satu isu hangat yang diklarifikasi adalah penonaktifan BPJS gratis oleh Kementerian Sosial. Hal ini terjadi karena hasil survei terbaru menunjukkan adanya warga yang sudah masuk kategori mandiri, misalnya memiliki cicilan kendaraan bermotor atau terlibat pinjaman tertentu yang nilai cicilannya jauh di atas iuran BPJS mandiri.
“Kami ingin memastikan bantuan negara jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan, terutama kategori Miskin Ekstrem (Desil 1-2). Termasuk untuk Program Sekolah Rakyat (SR), fasilitas asrama, laptop, dan konsumsi diberikan gratis penuh bagi anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu yang lolos verifikasi ketat, tanpa ada istilah titipan,” tegasnya.
Saat ini, Disos juga tengah menyiapkan pembangunan gedung permanen SR bekerja yang sama dengan Kementerian PU, serta terus melakukan pemetaannya sosial di wilayah terpencil seperti Baturotok untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. (LS)
