Sumbawa Besar, 21 Juli 2025 — Sejumlah tokoh pemuda Kecamatan Batulanteh melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Sumbawa, Senin 21 Juli 2025, guna menyuarakan keresahan terkait maraknya aktivitas illegal logging di kawasan hutan Batulanteh.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Hasrun Altebas, tokoh pemuda Batulanteh, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembalakan liar yang terjadi di wilayah hutan lindung tersebut. Ia menyampaikan bahwa meski Pemkab Sumbawa mendapat apresiasi atas kelanjutan pembangunan infrastruktur menuju kawasan agrowisata Batulanteh, namun di balik kemajuan itu, muncul ancaman serius dari aktivitas ilegal yang merusak hutan.
“Sudah ada tim dari Balai KPH yang turun mengecek. Ditemukan jalan dibuka sepanjang 100 meter di dalam kawasan hutan negara dan sejumlah pohon ditebang. Ini sangat meresahkan,” tegas Hasrun.
Hasrun menekankan pentingnya dukungan dari Pemkab dalam upaya pencegahan, salah satunya dengan mendirikan pos penjagaan di jalur masuk Batulanteh, baik dari arah Semongkat maupun Orong Telu, serta melibatkan aparat kepolisian. Ia juga mengingatkan bahwa hutan Batulanteh bukan hanya untuk masyarakat setempat, tetapi juga menjadi penyangga utama sumber air untuk wilayah Sumbawa secara keseluruhan.
“Kami khawatir masyarakat akan turun tangan sendiri jika tidak ada tindakan dari pemerintah, dan itu bisa menimbulkan konflik,” tambahnya. Ia juga mendorong Pemda untuk membuat regulasi daerah berupa Perda khusus perlindungan hutan, demi menjaga kelestarian sumber daya alam di Sumbawa.
Sementara itu, Wakil Pemuda Desa Baturorok, Dedi Irawan, dengan nada keras menyayangkan lemahnya penanganan yang dilakukan dinas terkait selama ini. Ia menyebut bahwa upaya yang dilakukan masih sebatas dokumentasi, tanpa hasil nyata di lapangan.
“Ini kejadian yang berulang, bukan baru sekali. Kalau tidak bisa ditangani, izinkan kami beli chainsaw saja, kalau mau rusak, rusak sekalian. Kami jaga hutan dari kecil, kenapa sekarang orang luar yang bebas ambil?” ucapnya dengan penuh emosi.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Mohamad Ansori, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membangun koordinasi lintas sektor, meski diakuinya kewenangan atas hutan lindung ada di tingkat provinsi.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Ini akan kami bahas secara serius melalui Forkopimda, kami akan libatkan TNI dan Polri, karena ini menyangkut kawasan penyangga air, pelestarian lingkungan, hingga dampaknya ke wilayah lain seperti Labangka, Tolo’i, Lunyuk dan Lenangguar yang sudah mulai gundul,” jelasnya.
Wabup juga menyebut bahwa dalam beberapa kasus, ada indikasi keterlibatan oknum yang berpura-pura melindungi masyarakat namun sebenarnya bekerja sama dengan pelaku illegal logging.
“Kita akan maksimalkan peran Kapolsek dan Danramil untuk menjaga kawasan Batulanteh. Mari kita jaga bersama-sama,” tutupnya.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Batulanteh untuk menuntut tindakan konkret dari pemerintah daerah dalam menghentikan perusakan hutan yang menjadi penopang kehidupan ribuan warga Sumbawa. (LP)
