Liputansumbawa.id–Persoalan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian menjelang pelaksanaan musim tanam tahun ini. Terhadap masalah inj Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tengah menelusuri informasi mengenai adanya pupuk jenis NPK yang diduga belum tersalurkan dari distributor kepada pengecer.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sekaligus Ketua Tim Pengadaan Pupuk, Junaidi, saat diwawancarai awak media di kantornya, Selasa (17/11/2026).
Junaidi mengatakan, secara prinsip pemerintah daerah telah siap mengawal kebutuhan pupuk bagi para petani. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, terutama menyangkut ketersediaan dan distribusi pupuk NPK.
Ia menjelaskan, berdasarkan alokasi awal, Kabupaten Sumbawa memperoleh target pupuk NPK sebanyak 38.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 ton telah direalisasikan oleh Pupuk Indonesia kepada distributor untuk selanjutnya disalurkan kepada pengecer.
“Dari target awal 38.000 ton, sekitar 30.000 ton sudah direalisasikan dari Pupuk Indonesia ke distributor, kemudian distributor langsung ke pengecer. Akan tetapi, ada informasi bahwa pupuk tersebut banyak yang belum tersampaikan ke pengecer. Ini yang sedang kami telusuri, sebenarnya pupuk itu berada di mana,” ungkap Junaidi.
Menurutnya, penelusuran tersebut penting dilakukan untuk memastikan jalur distribusi berjalan sebagaimana mestinya sekaligus mengetahui penyebab belum tersampaikannya pupuk kepada pengecer.
Selain persoalan distribusi, Junaidi juga mengungkapkan adanya persoalan kebutuhan pupuk di sejumlah lokasi pertanian yang belum terakomodasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada data kebutuhan petani yang tercantum dalam RDKK. Sementara itu, terdapat sejumlah lokasi pertanian yang memiliki kebutuhan pupuk, tetapi belum terakomodasi dalam data tersebut.
Kondisi ini, kata dia, turut memunculkan persoalan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk di tingkat petani. Sebab, alokasi pupuk yang tersedia mengikuti data kebutuhan yang telah ditetapkan, sedangkan kebutuhan di lapangan tidak seluruhnya tercatat dalam RDKK.
“Pupuk datang berdasarkan RDKK. Tetapi ada konsumsi atau kebutuhan pupuk di lokasi-lokasi pertanian yang tidak masuk dalam RDKK. Nah, kondisi inilah yang turut membawa persoalan dalam distribusi dan pemenuhan pupuk di lapangan,” jelasnya.
Meski demikian, Junaidi memastikan bahwa secara umum pemerintah daerah tetap siap mengawal kebutuhan petani, khususnya dalam menghadapi pelaksanaan musim tanam tahun ini.
Ia berharap berbagai persoalan terkait distribusi dan pemenuhan kebutuhan pupuk dapat ditelusuri dan dicarikan solusi sehingga tidak menghambat aktivitas pertanian masyarakat.
“Pada prinsipnya, secara umum kami siap mengawal petani dalam pelaksanaan penanaman tahun ini,” pungkasnya. (Dn)


























































































