Sumbawa, 16 September 2025–‎Perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Sumbawa mendatangi Kantor DPRD Sumbawa pada Selasa 12 September 2025 lalu. Mereka meminta kepastian terkait nasib dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
‎
‎Perwakilan honorer, Dedet Apriansyah menilai Pemerintah Kabupaten Sumbawa cepat merespon permasalahan tenaga honorer yang belum masuk kategori PPPK paruh waktu .
‎
‎Aliansi Tenaga Kesehatan non ASN yang tidak Masuk Kategori PPPK paruh waktu mewakili tenaga honorer menyampaikan empat tuntutan kepada Komisi I DPRD Sumbawa antara lain mengusulkan seluruh tenaga kesehatan yang sudah Mengabdi untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu, mengingat tahun ini batas akhir penuntasan tenaga non-ASN.
‎
‎Memperhatikan nasib tenaga non-ASN yang telah mengabdi di Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sumbawa
‎
Ketua Komisi I ‎DPRD, Sumbawa Muhammad Faesal
memberikan informasi kepada seluruh perwakilan bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama DPRD Sumbawa dan dinas Terkait akan berangkat ke Jakarta untuk membawa seluruh aspirasi tenaga honorer.
‎
‎Terhadap situasi ini, untuk memberikan penjelasan kepada Mempan RB dan BKN mencari solusi bagaimana tindak lanjut dari masa depan tenaga non ASN bidang kesehatan yang belum masuk kategori PPPK Paruh Waktu.
‎
‎”Kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan daerah untuk bisa segera berangkat ke Jakarta sebelum Oktober,” imbuhnya. (LS)