Liputansumbawa.id, Sumbawa Besar – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, hadir dalam Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026). Kehadirannya dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar berbasis data dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar asumsi atau kebiasaan lama.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Camat se-Kabupaten Sumbawa, serta pihak terkait lainnya. Forum ini menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi pembangunan sebelum RKPD 2027 ditetapkan.
Dalam forum tersebut, Wabup Ansori menyampaikan pandangannya tentang pentingnya perencanaan yang matang. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar data yang kuat, target yang terukur, dan indikator keberhasilan yang jelas. Tanpa itu, perencanaan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna.
“Pembangunan harus berbasis data, bukan asumsi. Jangan sampai program yang kita jalankan hanya karena sudah rutin dilakukan, tetapi tidak jelas apa dampaknya bagi masyarakat,” ujar Wabup Ansori.
Ia menekankan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menghadirkan program yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Program yang baik, kata dia, bukan yang paling banyak menyerap anggaran, tetapi yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk lebih jeli dalam membaca kebutuhan dan tantangan yang ada.
Wabup Ansori juga menyoroti pentingnya sinergi antarperangkat daerah. Menurutnya, ego sektoral kerap menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan. Seringkali, satu OPD berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan OPD lain, sehingga program yang dijalankan tidak optimal. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan RKPD 2027.
“Sinergi antar-OPD harus kuat. Jangan ada ego sektoral. Semua harus bergerak bersama agar setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Wabup Ansori menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh perencanaan ini adalah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia tidak ingin program pembangunan hanya berhenti pada serapan anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh warga. Setiap belanja daerah, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
“Kita ingin setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan ada program yang jalan hanya karena sudah rutin dilakukan, tetapi tidak berdampak apa-apa,” ujarnya.
Wabup Ansori juga mengingatkan bahwa penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa, “Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera”. Ia berharap forum ini mampu menghasilkan rumusan prioritas yang tepat, sehingga pembangunan Sumbawa ke depan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Semua harus bergerak bersama. Jangan ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita ingin pembangunan Sumbawa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan penajaman prioritas yang matang, diharapkan RKPD 2027 mampu menjadi pijakan yang kuat bagi pembangunan Sumbawa ke depan, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
