Liputansumbawa.id—Rencana pembangunan toilet/WC di bagian depan Istana Dalam Loka, Sumbawa Besar, ditolak keras oleh masyarakat.
Pemerhati dari Lembaga EMAS Tana Intan Bulaeng, Dr. Andi H, M.Pd., menyampaikan penolakan tersebut berdasarkan analisis mendalam dari enam perspektif keilmuan, meliputi arsitektur, adat, hukum, pariwisata, sosiologi, hingga teologi Islam.
Ia menjelaskan, Istana Dalam Loka bukan bangunan sembarangan. Dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III, memiliki luas 904 m², berupa rumah panggung kayu jati terbesar yang ditopang 99 tiang melambangkan Asmaul Husna dan 17 anak tangga yang melambangkan 17 rakaat shalat. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya melalui SK Bupati Nomor 1316 Tahun 2022, dengan filosofi hidup masyarakat Samawa: “Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah” Adat bersandar pada syariat, syariat bersandar pada Kitabullah.
Istana Dalam Loka menghadap ke selatan, mengarah ke Bukit Sampar, alun-alun, dan Masjid Agung membentuk sumbu kosmologi yang memiliki makna mendalam. Denah istana jika dilihat dari atas menyerupai posisi orang duduk tasyahud akhir saat shalat.
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dilindungi bukan hanya bangunannya, melainkan kesatuan ruang dan lanskapnya. Membangun WC di depan sama dengan memotong keutuhan visual dan sumbu utama istana.
Standar konservasi UNESCO dan Heritage Impact Assessment menegaskan bahwa fasilitas modern wajib diletakkan di zona penyangga belakang atau samping, tersembunyi, dan tidak permanen, bukan di zona inti depan. WC di depan sama dengan pencemaran pemandangan, menjadikan istana kayu berusia 140 tahun hanya sebagai latar belakang toilet.
Dalam struktur adat Samawa, ruang depan istana adalah ruang publik yang sakral tempat Sultan menerima tamu, tempat musyawarah, serta tempat pelaksanaan tradisi Barodak dan Taruna-Dadara.
“Sebaliknya, WC dalam budaya Samawa dan Islam adalah ruang najis yang harus disembunyikan. Prinsip dasarnya yang suci di depan, yang kotor di belakang,” tegas Dr Andi.
Menempatkan yang najis di depan yang suci merupakan pembalikan nilai simbolik. Secara semiotika, pesan yang terbaca oleh masyarakat adalah yang kini dihormati bukan lagi Sultan dan kewibawaan istana, melainkan fasilitas wisata.
Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) diatur melalui Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015, yang menegaskan tujuannya melestarikan nilai budaya dan melindungi warisan sejarah.
Menurutnya, jika LATS justru menyetujui pembangunan yang berpotensi merusak nilai sejarah, maka hal tersebut bertentangan dengan mandat hukumnya sendiri.
Setiap perubahan pada cagar budaya wajib melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya dan izin Bupati. Pertanyaan penting yang harus dijawab: Apakah sudah ada Kajian Dampak Warisan Budaya (HIA) dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya? Jika belum ada, maka pembangunan ini berpotensi cacat prosedural.
Wisatawan datang ke Dalam Loka untuk menikmati kemegahan istana kayu yang bersejarah. Keberadaan WC di depan justru menurunkan nilai jual dan pengalaman berkunjung.
Bandingkan kata Dr. Andi, dengan Keraton Yogyakarta, Pura Besakih, maupun Istana Maimun Medan, semuanya menempatkan toilet di samping atau bagian belakang, tidak pernah di sumbu utama. Fasilitas pendukung seharusnya mendukung, bukan mengganggu daya tarik utamanya.
Fenomena ini mengingatkan pada konsep “birokratisasi adat” ketika lembaga adat yang seharusnya menjadi pengawal nilai budaya berubah menjadi pemberi legitimasi proyek pembangunan.
Akibatnya, logika adat yang menjaga kesucian ruang istana dikalahkan oleh logika proyek yang mengutamakan kecepatan penyerapan anggaran.
Dibangun dengan semangat syariat, Istana Dalam Loka memiliki nilai kesucian tersendiri.
Keberadaan WC di depan istana, terutama dengan sistem pembuangan yang berpotensi merembes ke tanah di bawah tiang-tiang kayu jati, menjadi ancaman baik secara fisik kelembaban dapat merusak struktur bangunan maupun secara spiritual menempatkan yang najis di gerbang kesucian.
Kejanggalan mendasar terjadi ketika logika proyek mendahului logika adat dan konservasi.
Dr. Andi H menegaskan, penolakan ini bukan didasari emosi, melainkan atas dasar dokumen hukum yang dapat diminta secara resmi melalui permohonan informasi publik (PPID):
1. Kajian Heritage Impact Assessment (HIA) terkait pembangunan WC.
2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumbawa.
3. Berita Acara Persetujuan LATS, siapa yang menandatanganinya?
Jika ketiga dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka pembangunan dapat dihentikan sementara karena dinilai melanggar UU Cagar Budaya.
“Mari kita jaga warisan leluhur ini dengan akal sehat dan aturan yang berlaku. Istana Dalam Loka adalah milik kita semua, bukan milik proyek atau anggaran,” tegas Dr. Andi H, M.Pd. (MK)
