Liputansumbawa.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Workshop diikuti para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta dihadiri perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam laporannya, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM., menjelaskan bahwa workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian yang efektif. Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi NTB, Priyo Kartono, memaparkan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, serta berkeadilan. Melalui prinsip tersebut, setiap kebijakan dan keputusan pemerintah diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, workshop ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wabup Ansori juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh kepala perangkat daerah untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi serta memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Di akhir kegiatan, Wabup Ansori mengajak seluruh peserta menjadikan workshop tersebut sebagai sarana memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara profesional dan berkelanjutan. (Editorial)
