Liputansumbawa.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperbaiki Jembatan Lito di Kecamatan Moyo Hulu yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat melakukan audiensi dengan BNPB RI di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa beserta jajaran. Rombongan diterima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Dr. Ir. Afrial Rosya, M.A., M.Si.
Pembahasan utama dalam audiensi tersebut adalah usulan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk penanganan Jembatan Lito yang mengalami kerusakan akibat bencana alam pada 2023.
Jembatan Lito merupakan infrastruktur penting bagi masyarakat karena menjadi salah satu jalur penghubung aktivitas antarwilayah. Kerusakannya berdampak terhadap mobilitas warga, distribusi hasil ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Bupati Jarot menegaskan bahwa penanganan jembatan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, kerusakan infrastruktur tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menilai percepatan penanganan Jembatan Lito menjadi kebutuhan mendesak karena akses tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari warga.Selain mengusulkan rehabilitasi Jembatan Lito, Pemkab Sumbawa juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain kepada BNPB. Di antaranya pembangunan sumur bor untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta bantuan kendaraan operasional guna menunjang tugas dan penanganan kebencanaan di daerah.
Bupati berharap BNPB dapat memberikan perhatian dan memfasilitasi usulan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat. (LS)
