Liputansumbawa.id, Jakarta – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membawa kabar positif dari Jakarta. Usai melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan bersama sejumlah direktur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (5/11/2026), Bupati Jarot menyatakan bahwa usulan proyek Garam Industri di Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) mendapat dukungan.
“Hari ini saya melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan bersama beberapa direktur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka membahas progres usulan proyek Garam Industri di Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN),” ujar Bupati Jarot.
Ia menyebut perkembangan yang diperoleh cukup positif. KKP memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan garam industri di Kabupaten Sumbawa, NTB. “Langkah selanjutnya adalah melengkapi berbagai persyaratan administrasi serta membangun komunikasi dengan calon mitra atau pihak ketiga untuk mendukung realisasi investasi ini,” jelasnya.
Tinggal Penuhi Syarat Administrasi
Menurut Bupati Jarot, dukungan KKP menjadi modal penting untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Pemerintah daerah kini fokus melengkapi persyaratan administrasi dan menjajaki kerja sama dengan calon mitra investasi.
“Kita berharap ikhtiar ini dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya, sehingga potensi besar kelautan dan pesisir Sumbawa dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sudah Ada Lahan 15 Ribu Hektare
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa telah mengidentifikasi potensi lahan garam seluas 15.466,53 hektare yang tersebar di 10 kecamatan, yakni Alas Barat, Buer, Empang, Lape, Maronge, Moyo Hilir, Plampang, Rhee, Tarano, dan Utan. Pemkab Sumbawa juga menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melaksanakan kajian awal atau Pre-Feasibility Study (Pra-FS) pengembangan kawasan industri garam.
Melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.288/MEN-KP/IV/2026 tertanggal 22 April 2026, KKP telah mengusulkan pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dipertimbangkan sebagai PSN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Meski berdasarkan koordinasi dengan Bappenas usulan tersebut belum masuk dalam PSN pada RKP 2027, Bupati Jarot terus melakukan komunikasi langsung dengan KKP untuk memperoleh kejelasan tindak lanjut.
Pengembangan industri garam ini dinilai sejalan dengan kebijakan nasional menuju swasembada garam dan penghentian impor garam pada akhir 2027. Bagi Sumbawa, proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas garam, mendorong tumbuhnya industri pengolahan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan petambak garam.
