Liputansumbawa.id, Mataram – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sumbawa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pencegahan, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Penandatanganan Komitmen Bersama di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jarot didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa. Kehadirannya menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan kualitas pendidikan dan penanganan ATS.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., dalam forum itu menyoroti masih tingginya angka ATS di NTB. Berdasarkan data sementara, jumlahnya diperkirakan mencapai 70.000 anak, termasuk sekitar 5.000 anak pada jenjang SMA. Namun, validitas data masih menjadi tantangan sehingga diperlukan pendataan dan verifikasi secara berlapis hingga tingkat desa dan dusun.
Menanggapi hal itu, Bupati Jarot menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan data ATS di Sumbawa akurat. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar program penanganan tepat sasaran dan tidak ada anak Sumbawa yang tertinggal.
“Data harus akurat. Jangan sampai ada anak Sumbawa yang putus sekolah hanya karena tidak terdata dengan baik. Kita akan verifikasi hingga tingkat desa dan dusun,” ujar Bupati Jarot.
Ia juga menyoroti persoalan anak yang melanjutkan pendidikan ke pesantren tetapi tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah formal. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan sebagian anak berpotensi masuk dalam kategori ATS meskipun tetap menjalani pendidikan melalui jalur pesantren. Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam pemutakhiran data.
Bupati Jarot menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan proaktif mengoptimalkan data serta memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran. Ia juga mendorong perangkat daerah terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dusun dalam melakukan pendataan.
“Kita ingin setiap anak di Kabupaten Sumbawa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya.
Melalui sinergi tersebut, penanganan anak tidak sekolah diharapkan semakin terarah, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB secara berkelanjutan. Bagi Kabupaten Sumbawa, komitmen Bupati Jarot menjadi sinyal bahwa persoalan pendidikan, khususnya ATS, akan terus menjadi prioritas.
