Liputansumbawa.id–Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa mempersulit pasien dengan urusan administrasi.
Ia menegaskan, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis harus segera dilayani tanpa terlebih dahulu dipersoalkan kepemilikan BPJS Kesehatan maupun kelengkapan dokumen kependudukan.
Penegasan tersebut disampaikan Ansori saat memberikan arahan dalam rapat penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (11/10/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu fokus utama Dinas Kesehatan dalam menyusun program kerja tahun 2027. Pelayanan harus mudah diakses, tidak menimbulkan keluhan dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya.
“Jangan sampai masyarakat datang ditanya punya BPJS atau tidak, ditanya KTP dulu atau tidak, sementara penanganannya tidak dilanjutkan. Layani dulu, masalah data bisa ditindaklanjuti kemudian,” tegasnya.
Ansori juga meminta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan OPD terkait untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat difasilitasi menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Selain pelayanan, ia menyoroti penanganan stunting yang menurutnya tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama lintas OPD karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, gizi, sanitasi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Stunting ini keroyokan. Tidak bisa hanya ditangani Dinas Kesehatan. PKK harus terlibat, PUPR terkait sanitasi dan jamban, Dinas Sosial terkait gizi dan bantuan sosial. Semua harus mengambil peran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ansori juga mendorong Dinas Kesehatan memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi puskesmas. Menurutnya, program tersebut perlu dijemput secara aktif sebagaimana pemerintah daerah mengupayakan dukungan pusat untuk revitalisasi sektor pendidikan.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait agar program revitalisasi puskesmas melalui Bantuan Presiden (Banpres) dapat direalisasikan pada 2027.
Di sisi lain, Ansori mengapresiasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk rehabilitasi atau perbaikan fasilitas puskesmas. Ia menilai dukungan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan di daerah.
Lebih jauh, Wakil Bupati meminta pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan diperketat. Hal ini menyusul masih adanya laporan masyarakat mengenai pelayanan yang belum optimal di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ia mengaku kerap menerima telepon dari camat maupun masyarakat yang mengeluhkan belum mendapatkan pelayanan saat mendatangi fasilitas kesehatan.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Masyarakat menyampaikan keluhan kepada kepala daerah tentu dalam rangka meningkatkan pelayanan. Karena itu, UPT-UPT harus benar-benar diperketat pengawasannya,” katanya.
Ansori berharap seluruh masukan dalam rapat penajaman RKPD tersebut diterjemahkan menjadi program dan indikator kinerja yang lebih konkret, sehingga pelaksanaannya pada 2027 benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, penajaman program tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus menjadi pedoman kerja seluruh OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa. (MK)
