Liputansumbawa.id–Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani.
Ia terbukti melakukan sejumlah pelanggaran berat kode etik profesi Polri, termasuk menjalin hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan di lingkungan Polsek Dompu.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB, Senin (9/11/2026). Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, dengan menghadirkan 10 orang saksi.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., membenarkan putusan tersebut. Menurutnya, sanksi tegas dijatuhkan setelah majelis memperoleh fakta-fakta pelanggaran dalam persidangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran yang dilakukan IPDA Sarbani bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026, termasuk aktivitas mengonsumsi minuman keras di lingkungan Kantor Polsek Kota Dompu.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa hubungan badan di luar nikah tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Bahkan, terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Atas rangkaian perbuatan itu, majelis KKEP menyatakan IPDA Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Selain sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari, majelis menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Pelanggaran tersebut dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, IPDA Sarbani menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH merupakan bentuk komitmen Polda NTB dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi. Pihaknya memastikan tidak akan memberikan perlindungan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Ia berharap keputusan tersebut menjadi peringatan bagi seluruh personel Polda NTB agar senantiasa memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. (MK)
