Liputansumbawa.id, Mataram – Kabar baik datang dari dunia penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 mencatat tingkat kemiskinan NTB turun menjadi 11,17 persen, atau berkurang 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang masih 11,38 persen. Jumlah penduduk miskin pun menyusut sekitar 8.680 jiwa, menjadi 628.500 orang. Capaian ini menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, hadir langsung dalam forum tersebut bersama seluruh wakil bupati se-NTB dan unsur terkait lainnya. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah provinsi dalam menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., yang membuka kegiatan itu, menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan harus dijaga kesinambungannya. Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada capaian angka semata, tetapi harus memastikan bahwa bantuan dan pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kita perlu memastikan program tepat sasaran. Jangan sampai ada warga miskin yang justru terlewat dari intervensi pemerintah,” pesan Wagub Indah dalam arahannya.
Meski tren positif telah terlihat, forum ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih mengemuka. Kesenjangan antarwilayah menjadi perhatian serius, terutama di kawasan pedesaan dan daerah terpencil yang akses pembangunannya masih terbatas. Kelompok masyarakat rentan—seperti lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin ekstrem—juga menjadi fokus dalam penyusunan program ke depan agar tidak semakin tertinggal.
Dalam rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengukur dampak nyata yang dirasakan masyarakat sasaran. Jangan sampai program hanya berjalan di atas kertas, tetapi tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.
Rakor ini sekaligus menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyatukan langkah. Kolaborasi lintas sektor dinilai kunci agar program yang dijalankan semakin efektif, tidak hanya dalam menekan angka kemiskinan, tetapi juga dalam memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bagi Kabupaten Sumbawa sendiri, kehadiran Wabup Ansori dalam forum ini menjadi sinyal bahwa penanggulangan kemiskinan akan terus menjadi prioritas. Dengan data dan evaluasi yang akurat, diharapkan program-program ke depan dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Penurunan angka kemiskinan NTB tentu patut diapresiasi. Namun, pekerjaan rumah masih panjang. Kesenjangan wilayah dan kelompok rentan menjadi ujian berikutnya. Kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan akan menentukan apakah tren positif ini mampu bertahan dan berlanjut di tahun-tahun mendatang. (*)
