Mataram, Liputansumbawa.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, pada Kamis (5/11/2026), tersebut dihadiri seluruh wakil bupati se-NTB beserta unsur terkait lainnya.
Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan upaya penanggulangan kemiskinan, terutama melalui program yang tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan di NTB tercatat 11,17 persen. Angka ini menurun 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 8.680 orang, menjadi 628.500 orang.
Meski menunjukkan perkembangan positif, upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat masih perlu diperkuat. Kesenjangan antarwilayah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, serta kondisi kelompok masyarakat rentan, menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program ke depan.
Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi diperlukan agar setiap program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran.
Rakor ini sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani kemiskinan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, program yang dijalankan diharapkan semakin efektif, tidak hanya dalam menekan angka kemiskinan, tetapi juga dalam memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kehadiran Wakil Bupati Sumbawa dalam kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
