Liputansumbawa.id–Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan tidak berubah menjadi hinaan maupun provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ansori saat membuka Konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa di Sekretariat DPC Gerindra, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Rabu (17/6/2026).

Menurut Ansori, berbagai program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memang terbuka untuk menerima kritik maupun masukan dari masyarakat.

“Kritik dan masukan itu boleh. Bahkan diperlukan agar program berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Namun ia menilai, belakangan terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan kritik dengan cara yang tidak lagi mengedepankan etika.

“Ada yang memplesetkan akronim MBG maupun SPPG, bahkan menyerang pribadi Presiden Prabowo. Kalau sudah seperti itu, bukan lagi kritik, tetapi cenderung menghujat dan memiliki tujuan lain,” tegasnya.

Ansori yang juga Wakil Bupati Sumbawa menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Partai Gerindra tidak anti kritik. Namun ia meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan tidak membangun opini berlebihan yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Silakan menyampaikan kritik, tetapi jangan sampai berlebihan seolah-olah besok hari kiamat. Kritik harus disampaikan sesuai aturan dan etika,” katanya.

Ia juga mengingatkan kader Gerindra untuk tidak terpancing berbagai isu yang berkembang, termasuk melalui media sosial.

“Kita harus dewasa menyikapi setiap persoalan dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang,” pungkasnya. (LS)