Liputansumbawa.id, Sumbawa Besar – Pemerintah Kabupaten Sumbawa diminta lebih cermat dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2027. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyoroti adanya anggaran pemerintah pusat senilai sekitar Rp79 miliar yang belum termanfaatkan secara optimal. Anggaran tersebut salah satunya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur air, seperti sumur bor dangkal dan sumur bor dalam.
Sorotan itu disampaikan Bupati Sumbawa saat memimpin rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, informasi mengenai program kementerian dan balai teknis belum tersampaikan maksimal kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) maupun camat.
“Programnya banyak sekali, mulai dari irigasi, sumur bor dangkal sampai sumur bor dalam. Bahkan dari data yang disampaikan pihak balai, targetnya masih belum terpenuhi. Ini yang belum diketahui teman-teman camat,” ungkap Bupati Sumbawa.
Bupati Sumbawa mengaku terkejut setelah mendengar penjelasan Kepala Balai dalam pertemuan sebelumnya. Sejumlah program pemerintah pusat yang sebenarnya bisa dimanfaatkan daerah ternyata belum terinformasi secara luas. Padahal, kebutuhan air untuk sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa masih sangat besar.
“Selama ini, banyak usulan pembangunan sumur bor yang disampaikan kepada pemerintah daerah, sementara ternyata terdapat program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang bisa diakses,” ujarnya.
Karena itu, Bupati Sumbawa meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian bergerak cepat. Kedua instansi diminta segera berkoordinasi dengan Kepala Balai untuk memetakan lokasi prioritas pembangunan sumur bor. Ia tidak ingin pemerintah daerah menggelontorkan dana APBD untuk program yang sebenarnya masih memiliki alokasi dari pusat.
“Dinas PU dengan Dinas Pertanian harus bertemu dengan Kepala Balai. Kita petakan lokasi-lokasi yang membutuhkan sumur bor, baik sumur dalam maupun sumur dangkal. Jangan sampai kita menganggarkan melalui APBD, sementara ternyata program dari pusat masih tersedia dan targetnya juga belum tercapai,” tegasnya.
Bupati Sumbawa menilai sinkronisasi program menjadi kunci. Jika program pusat dan daerah berjalan selaras, anggaran daerah bisa dihemat dan dialihkan untuk kebutuhan lain yang belum terakomodasi. Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berputar pada APBD, tetapi harus jeli membaca peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Tidak hanya untuk lahan pertanian, Bupati Sumbawa juga meminta pemetaan kebutuhan air diperluas hingga kawasan peternakan dan wilayah pesisir. Menurutnya, ketersediaan air tawar di wilayah pinggir laut dan sentra peternakan menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direspons.
“Anggaran sumur bor ada di balai, ada juga di sektor pertanian dan peternakan. Tinggal kita koneksikan saja dengan kebutuhan di lapangan. Termasuk kawasan peternakan dan wilayah pinggir laut yang membutuhkan air tawar,” ujarnya.
Bupati Sumbawa juga meminta Bapperida bersama perangkat daerah terkait menyusun data secara terukur. Data tersebut harus memuat penanggung jawab, besaran anggaran, lokasi, target, hingga capaian kegiatan. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki gambaran utuh mengenai kebutuhan dan sumber pembiayaan.
“Jangan hanya berfokus pada APBD. Program-program dari balai, provinsi maupun pusat harus ditampilkan juga. Kita harus tahu berapa targetnya, berapa yang sudah tercapai, dan di mana saja lokasi yang masih membutuhkan pembangunan,” tandasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses air bagi lahan pertanian, memperkuat infrastruktur pendukung produksi pangan, serta mengurangi beban pembiayaan pembangunan yang selama ini bertumpu pada APBD Kabupaten Sumbawa.
