Liputansumbawa.id–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan lepas terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hakim menilai, meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti, terdapat alasan peniadaan pidana karena dilakukan demi kepentingan umum.
Putusan perkara nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi tersebut dibacakan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 15.00 WITA oleh majelis hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, SH, bersama dua hakim anggota, Angga Hakim Permana Putra, SH, MH dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, SH.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Badai NTB terbukti melakukan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Namun, karena terdapat dasar peniadaan pidana, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Sementara barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook @Badai NTB dikembalikan kepada terdakwa.
Menanggapi putusan tersebut, 13 advokat dari Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah mempertimbangkan aktivitas Badai NTB dalam memperjuangkan pemberantasan narkoba.
Tim advokat menilai, aktivitas Badai NTB, mulai dari menyampaikan laporan melalui jalur formal, mempublikasikan persoalan narkoba di media sosial, berdiskusi langsung dengan masyarakat hingga menerbitkan buku, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan kontrol sosial yang dilindungi konstitusi.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim merujuk Pasal 433 ayat (3) KUHP mengenai alasan pembenar demi kepentingan umum.
Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelapor, Hilda Komala Dewi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima, sebelumnya tidak memiliki persoalan maupun hubungan khusus dengan Badai NTB. Selain itu, terdakwa dinilai tidak mengambil keuntungan pribadi dari aktivitasnya, melainkan bertujuan memberikan edukasi dan mengimbau masyarakat agar melaporkan peredaran narkoba kepada aparat berwenang.
Tim advokat juga menilai putusan tersebut sejalan dengan Pasal 244 ayat (5) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 terkait pedoman upaya hukum terhadap putusan bebas dan lepas.
Meski demikian, penuntut umum masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Koalisi BERANI berharap jaksa mempertimbangkan kembali langkah tersebut dan tidak melanjutkan upaya hukum terhadap putusan yang telah memberikan kepastian hukum bagi Badai NTB.
Menurut tim advokat, perjuangan Badai NTB merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa.
Mereka juga menyoroti konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku narkotika, termasuk oknum aparat yang terlibat, sehingga dinilai tidak sepatutnya aktivis yang turut menyuarakan pemberantasan narkoba justru menghadapi ancaman pidana.
Selain itu, Koalisi BERANI meminta Kapolri dan Kapolda NTB menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Badai NTB, khususnya laporan yang diajukan oleh tiga pejabat kepolisian berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).
Tim advokat menilai proses tersebut berpotensi menjadi upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, sementara aktivitas yang dilakukan Badai NTB disebut bertujuan memperjuangkan kepentingan umum dan menyuarakan keresahan masyarakat terhadap peredaran narkoba.
Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi BERANI melalui keterangan pers di Mataram, Kamis (12/11/2026), yang disampaikan oleh perwakilan tim advokat, Yan Mangandar Putra. (MK)
