LiputanSumbawa.id – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan rencana investasi hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,7 triliun oleh PT Berdikari tetap akan dibangun di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil kajian bisnis perusahaan untuk mendukung efisiensi produksi dan distribusi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa PT Berdikari bersama tim konsultan dan tenaga teknis telah melakukan survei lapangan ke sejumlah lokasi potensial di Pulau Sumbawa pada bulan lalu.
“Tim PT Berdikari bersama konsultan sudah turun langsung melihat sejumlah lokasi di Sumbawa, Dompu, dan Bima. Hasil kajian mereka kemudian menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang dinilai paling layak secara bisnis,” ujarnya di Mataram, Senin (15/6/2026).
Di Kabupaten Sumbawa, tim meninjau sejumlah kawasan seperti Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka, dan Tarano. Sementara di Dompu survei dilakukan di satu titik lokasi, sedangkan di Kabupaten Bima peninjauan mencakup Tambora, Wera, Madapangga hingga Kecamatan Donggo.
Hasil kajian konsultan merekomendasikan dua lokasi di Kabupaten Bima, yakni lahan milik pemerintah daerah di Kecamatan Donggo seluas sekitar lima hektare dan lahan di Madapangga seluas 8,2 hektare. Namun, Riadi menegaskan rekomendasi tersebut tidak berarti investasi dipindahkan dari Sumbawa ke Bima.
“Yang perlu diluruskan, proyek ini bukan dipindahkan ke Bima. Komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi,” tegasnya.
Menurut Riadi, pembagian fasilitas produksi di dua wilayah dilakukan untuk menekan biaya logistik dan memperluas jangkauan pasar. Jika seluruh fasilitas pembibitan atau parent stock (PS) dibangun di Sumbawa, biaya distribusi bibit ayam atau day old chick (DOC) ke wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, akan menjadi lebih mahal.
Sebaliknya, keberadaan fasilitas di Bima dinilai lebih strategis untuk melayani pasar Flores karena jaraknya lebih dekat.
“Pertimbangan mereka murni bisnis. Kalau semua PS dibangun di Sumbawa, biaya transportasi ke Flores cukup tinggi. Kalau ada fasilitas di Bima, distribusi ke Flores lebih dekat sehingga lebih efisien,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, fasilitas di Sumbawa nantinya diproyeksikan memenuhi kebutuhan peternak di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sementara fasilitas di Bima akan melayani kebutuhan wilayah Bima, Dompu hingga pasar Flores.
Meski demikian, proyek investasi tersebut masih berada pada tahap persiapan dokumen dan penyelesaian status lahan. Salah satu hal yang masih dibahas adalah model kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Berdikari.
Dalam pembahasan terakhir yang difasilitasi Direktorat Hilirisasi, PT Berdikari mengusulkan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah daerah sebagai syarat investasi. Sementara Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya menawarkan pola kerja sama melalui joint venture antara BUMD PT GNE dengan PT Berdikari.
“Yang masih dibahas sekarang adalah model kerja samanya. Pemprov awalnya mengusulkan kerja sama BUMD dan BUMN, sementara PT Berdikari menginginkan HGB di atas HPL. Ini yang masih kita diskusikan bersama biro hukum dan pimpinan daerah,” katanya.
Riadi menjelaskan, jika skema HGB di atas HPL disepakati, masih ada sejumlah tahapan administratif yang harus diselesaikan, mulai dari sertifikasi lahan hingga mekanisme pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk lahan milik Pemprov NTB di kawasan Serading, Kabupaten Sumbawa, proses pengalihan sertifikat dari aset Kementerian Pertanian menjadi aset Pemerintah Provinsi NTB juga masih berlangsung.
“Lahan harus benar-benar clear and clean terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa diproses lebih lanjut sesuai model kerja sama yang disepakati,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Riadi, memberikan perhatian khusus terhadap proyek hilirisasi peternakan ini. Bahkan pembahasannya menjadi agenda rutin yang melibatkan sejumlah kementerian terkait.
“Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung,” katanya.
Proyek hilirisasi ayam terintegrasi PT Berdikari mencakup pembangunan rantai industri peternakan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pabrik pakan ternak, penggemukan, hingga pengolahan hasil ternak. Dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun, proyek ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja baru, serta mendukung pasokan protein hewani untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB dan kawasan Indonesia Timur.
c/Suara NTB
