Liputansumbawa.id–Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar berusia 16 tahun di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, menjadi sorotan keluarga korban. Mereka meminta kepastian hukum atas perkara yang sebelumnya ditangani Polsek Moyo Hulu dan telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa.
Untuk memastikan perkembangan perkara tersebut, keluarga korban didampingi kuasa hukumnya, Advokat Ovu Denta Larra, SH dari ARRA dan Partner Law Office, mendatangi Mapolres Sumbawa, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan itu, keluarga juga membuat laporan polisi dengan Nomor LP/B/109/XI/2026/SPKT/POLRES SUMBAWA/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Korban diketahui bernama AP (16), warga Desa Batu Bulan, yang merupakan siswa kelas I SMK Negeri 2 Sumbawa. Ia diduga mengalami penganiayaan hingga mengalami luka pada bagian kepala. Sementara pihak yang disebut sebagai terduga pelaku berinisial AF siswa kelas III SMA Negeri 1 Moyo Hulu.
Kuasa hukum korban, Ovu Denta Larra, mengatakan perkara tersebut harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap anak.
Menurutnya, keluarga membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, terutama setelah kasus tersebut dilimpahkan dari Polsek Moyo Hulu ke Unit PPA Polres Sumbawa.
“Persoalan ini bukan kasus biasa. Korban masih berusia anak, mengalami luka, dan membutuhkan perlindungan serta kepastian proses hukum. Mengapa informasi penanganan perkara belum memberikan kejelasan kepada keluarga korban? Apakah koordinasi antarpenyidik sudah berjalan sebagaimana mestinya?” ujarnya.
Hal senada disampaikan keluarga korban, Novitasari. Ia menegaskan, keluarga tidak bermaksud meminta aparat bekerja di luar prosedur, tetapi berharap memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan kasus tersebut.
“Keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penanganan perkara, terlebih ketika menyangkut dugaan kekerasan terhadap anak,” katanya.
Pihak keluarga bersama kuasa hukumnya juga meminta Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, SH., S.IK, melakukan pengawasan agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
Ovu berharap proses hukum tidak berlarut-larut dan hak korban sebagai anak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.
“Ketika seorang anak mengalami dugaan kekerasan, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hukum tidak boleh hanya terdengar tegas dalam slogan. Masyarakat menunggu ketegasan itu hadir dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Polisi: Kasus Sudah Dilimpahkan ke Unit PPA
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Moyo Hulu, AIPTU Abdul Rasul, SH, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan keluarga korban pada 20 Oktober 2026.
Menurutnya, setelah menerima pengaduan, pihak kepolisian sempat memfasilitasi mediasi untuk mencari penyelesaian. Namun, keluarga korban memilih melanjutkan perkara melalui jalur hukum.
“Memang benar kami menerima pengaduan dari keluarga korban tanggal 20 Oktober 2026 dan sempat dilakukan mediasi untuk mencari solusi. Namun, pihak keluarga korban ingin melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Dua hari setelah mediasi, kasus ini kami limpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.
Konfirmasi serupa disampaikan Kanit PPA Polres Sumbawa, AIPTU Arifin Setioko, S.Sos. Ia membenarkan telah menerima laporan yang diajukan keluarga korban bersama kuasa hukumnya.
“Memang benar kami menerima laporan dengan Nomor LP/B/109/XI/2026/SPKT/POLRES SUMBAWA/POLDA NUSA TENGGARA BARAT. Laporan terkait dugaan tindak pidana perlindungan anak yang terjadi di Desa Batu Bulan tersebut akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Dengan adanya laporan tersebut, keluarga korban kini berharap proses penyelidikan berjalan profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya penanganan serius setiap dugaan kekerasan terhadap anak, termasuk memastikan hak korban atas perlindungan dan keadilan tetap terpenuhi. (Yy)


























































































