Liputansumbawa.id, Sumbawa Besar – Penolakan warga terhadap pembangunan fasilitas di depan Istana Dalam Loka yang ditandai dengan spanduk bertuliskan “Kami Menolak Pembangunan WC di Depan Istana Dalam Loka” mendapat respons cepat dari Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Alih-alih membubarkan aksi, ia memilih duduk bersila di atas terpal bersama massa dan tokoh adat untuk mencari solusi, Senin (16/11/2026).
Dalam foto yang diabadikan, Bupati Sumbawa tampak mengenakan seragam dinas cokelat, duduk di tengah-tengah kerumunan. Dengan gestur tangan yang tegas, ia menjelaskan duduk perkara kepada warga yang menyimak dengan antusias. Suasana dialog berlangsung cair, tanpa sekat birokrasi.
Dalam statemennya di hadapan warga, Bupati Sumbawa meluruskan bahwa pembangunan yang diprotes bukanlah sekadar pembuatan toilet (WC). Fasilitas tersebut merupakan bagian dari penataan gedung VIP yang dipersiapkan sebagai ruang tunggu dan transit tamu kehormatan. Pembangunan ini adalah satu kesatuan dari program besar revitalisasi tiga bangunan cagar budaya: Istana Dalam Loka, Istana Bala’ Kuning, dan Istana Bala’ Putih.
“Program ini kita perjuangkan setengah mati. Kita berupaya agar tiga warisan sejarah yang menjadi identitas Tana Samawa ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah pusat,” tegas Bupati Sumbawa.
Ia mengungkapkan bahwa program revitalisasi ini didukung anggaran sekitar Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan. Bupati Sumbawa juga menceritakan bahwa dirinya telah menghadap Sultan Sumbawa, YM. Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Sang Sultan, kata Bupati, menyambut baik ikhtiar tersebut dan sempat menitikkan air mata karena terharu melihat kepedulian pemerintah terhadap warisan sejarah.
Lebih lanjut, Bupati Sumbawa menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak dari aksi penolakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa berita penolakan sudah sampai ke kementerian.
“Tentu kita tidak ingin muncul kesan bahwa Sumbawa tidak kondusif dalam menyikapi program pembangunan yang sebenarnya sangat baik ini. Jangan sampai karena persoalan komunikasi dan kesalahpahaman, program besar yang sudah kita perjuangkan justru terganggu atau dihentikan,” harapnya.
Hasil Musyawarah
Melalui forum Musakara Ode (musyawarah kecil) tersebut, pemerintah daerah dan warga akhirnya mencapai kesepahaman. Bupati Sumbawa memastikan bahwa ruang komunikasi akan tetap terbuka. Aspirasi dan penolakan warga diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap identitas daerah, namun pemerintah meminta agar masyarakat dapat melihat program revitalisasi ini secara utuh.
Hasil rapat menegaskan bahwa proyek revitalisasi akan tetap dilanjutkan karena menyangkut kepentingan yang lebih besar, termasuk persiapan Sumbawa sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tahun 2028. Pemerintah berkomitmen untuk lebih melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan ke depan, agar penataan kawasan pusaka tetap menghormati nilai sejarah dan karakter budaya Tana Samawa.


























































































