Liputansumbawa.id–Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Damayanti Putri, mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penanganan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat rentan.
Perhatian khusus juga diminta terhadap program Desa Berdaya yang hingga menjelang akhir tahun masih menyisakan ratusan desa belum berproses pencairan.
Hal tersebut disampaikan Indah Damayanti Putri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Mataram, Kamis (5/11/2026).
Dalam rakor tersebut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori turut hadir mewakili Pemda Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, angka kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,17 persen. Angka tersebut turun 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.
Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin di NTB juga mengalami penurunan menjadi 628.500 orang atau berkurang sekitar 8.680 orang dibandingkan periode September 2025.
Meski menunjukkan tren positif, Indah menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Sebab, persoalan kemiskinan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antarwilayah, terutama di desa, daerah terpencil, dan kelompok masyarakat rentan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Bappeda kabupaten/kota untuk kembali mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk memastikan program Desa Berdaya berjalan sesuai target.
Menurutnya, dari total 257 desa yang menjadi sasaran program tersebut, masih terdapat ratusan desa yang belum mencairkan anggaran maupun memulai proses pelaksanaan. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat tahun anggaran 2026 segera berakhir.
Selain mendorong percepatan program pemerintah, Wagub juga mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi para mustahik, pengembangan usaha produktif, hingga bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
Indah berharap koordinasi lintas pemerintah daerah, OPD, dan seluruh mitra terkait dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MK)
