Liputansumbawa.id–Perempuan nelayan di kawasan Teluk Saleh dan Teluk Jor menghadapi tekanan serius akibat perubahan ruang hidup, berkurangnya hasil tangkapan, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam sumber penghidupan, tetapi juga meningkatkan beban kerja dan kerentanan rumah tangga nelayan.
Persoalan itu terungkap dalam hasil penelitian Feminist Participatory Action Research (FPAR) yang dipresentasikan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) melalui DPD KPPI Samawa-NTB dalam Workshop bertema “Menguatkan Ketahanan Rumah Tangga Nelayan dan Pemulihan Pesisir di Teluk Saleh dan Teluk Jor”, Jumat (20/11/2026), di Olive Resto & Cafe, Sumbawa.
Penelitian yang melibatkan perempuan nelayan di 12 desa tersebut mendokumentasikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya perempuan.
Hasil pemetaan menunjukkan, perempuan memiliki peran besar dalam rantai pekerjaan perikanan. Mulai dari aktivitas penangkapan, pengumpulan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan. Di luar pekerjaan tersebut, perempuan juga tetap memikul tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga.
Ironisnya, berbagai kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai pekerjaan di sektor perikanan. Perempuan masih kerap ditempatkan sebatas sebagai istri nelayan, meskipun mereka turut bekerja dan menopang ekonomi rumah tangga melalui aktivitas perikanan.
Di sisi lain, perempuan nelayan juga menghadapi persoalan berkurangnya hasil tangkapan, tekanan terhadap ekosistem pesisir, keterbatasan akses sumber daya dan layanan dasar, serta ancaman perubahan iklim.
Situasi ini berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga, memperpanjang beban kerja perempuan, dan melemahkan ketahanan rumah tangga nelayan.
Penelitian tersebut juga menyoroti perubahan kawasan pesisir yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi turut mengancam ruang sosial dan ruang hidup masyarakat. Tekanan pembangunan di wilayah pesisir berpengaruh terhadap aktivitas produktif perempuan, akses penghidupan, serta ruang kelola masyarakat pesisir dan laut.
Melalui pendekatan FPAR, perempuan nelayan dilibatkan secara aktif sebagai subjek penelitian. Mereka tidak hanya menceritakan pengalaman, tetapi juga mengidentifikasi, mendokumentasikan, menganalisis, hingga merumuskan langkah aksi atas persoalan yang dihadapi.
Proses tersebut diharapkan memperkuat pengetahuan berbasis pengalaman perempuan, membangun kesadaran kolektif, serta memperkuat gerakan perempuan nelayan dalam memperjuangkan identitas, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya.
Koordinator Lapang Riset FPAR DPD KPPI Samawa-NTB, Hadiatul Hasana, menegaskan bahwa perempuan nelayan harus mendapatkan pengakuan yang setara dalam sektor perikanan.
Menurutnya, perempuan nelayan bukan sekadar istri nelayan. Mereka memiliki identitas, pengetahuan, pengalaman, dan kontribusi nyata dalam aktivitas perikanan yang selama ini belum mendapatkan pengakuan secara utuh.
Ke depan, KPPI bersama jaringan masyarakat sipil mendorong pengakuan terhadap perempuan sebagai nelayan sekaligus pekerja di sektor perikanan. Pengakuan tersebut dinilai penting agar identitas dan hak-hak perempuan nelayan mendapatkan perlindungan.
Workshop ini juga menjadi ruang dialog untuk membangun kolaborasi antara perempuan nelayan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan jaringan masyarakat pesisir.
Hasil pemetaan 12 desa tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan nelayan, memperkuat ketahanan rumah tangga, melindungi ruang hidup dan ruang kelola masyarakat pesisir, serta memulihkan ekosistem Teluk Saleh dan Teluk Jor.
KPPI Samawa-NTB menegaskan, perempuan nelayan harus diakui identitasnya, dilindungi keberadaannya, dan dipenuhi hak-haknya sebagai bagian penting dari sektor perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir. (Eq)


























































































