Liputansumbawa.id, Sumbawa Besar – Polemik seputar pungutan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta persoalan kebersihan menjadi sorotan utama dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran staf ahli, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfotik, Sekretaris Camat Sumbawa, perwakilan Dinas Perhubungan, serta pengelola Car Free Night (CFN). Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan CFN tidak sekadar menjadi ruang keramaian, tetapi juga memberikan rasa aman dan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa menaruh perhatian serius pada persoalan pungutan. Ia mengingatkan bahwa sejak awal kesepakatan penyelenggaraan CFN, tidak ada pungutan yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah iuran yang justru memberatkan pedagang kecil.
“Jangan sampai kita menyebut ini sebagai kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar. Kita perlu tahu siapa pelakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sejauh mana dampak CFN terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Wakil Bupati Sumbawa.
Terkait hal ini, Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, S.STP., mengungkapkan bahwa selama ini terdapat sejumlah iuran yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Iuran tersebut meliputi iuran sampah, iuran event, dan iuran listrik sebesar Rp20.000 setiap minggu atau setara Rp80.000 per bulan. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sumbawa meminta agar setiap bentuk iuran dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi ulang agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Adi Nusantara, S.Sos., M.T., turut menyoroti persoalan ini. Ia mengusulkan agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari CFN tidak ditarik dari pungutan UMKM, melainkan diarahkan pada sektor parkir dan persampahan. Ia juga mendorong adanya proses graduasi UMKM, di mana pedagang yang sudah naik kelas dapat diberi ruang di luar CFN agar lapak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha baru.
Beralih ke isu kebersihan, Wakil Bupati Sumbawa menyoroti kondisi kawasan Lapangan Pahlawan pasca-CFN. Ia tidak ingin kegiatan yang menyedot antusiasme masyarakat ini justru meninggalkan kesan kumuh akibat sampah yang berserakan. Bekas botol minuman yang ditinggalkan pengunjung dan pelaku usaha menjadi perhatian serius.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, M. Nur Hidayat, S.T., mengakui bahwa pihaknya telah membagikan kantong sampah dan bekerja sama dengan PT AMMAN dalam penyediaan bak sampah. Namun, kesadaran sebagian pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dinilai masih rendah. Sebanyak 15 petugas kebersihan yang dikerahkan kerap kewalahan membersihkan kawasan tersebut pada Minggu pagi.
Selain sampah, petugas juga menemukan pecahan botol minuman keras yang membahayakan keselamatan saat proses pembersihan. Tak hanya itu, masih ada lapak yang nekat beroperasi melewati batas waktu hingga tengah malam, bahkan pagi hari. Menanggapi kondisi ini, Kasat Pol PP, Abdul Haris, S.Sos., menilai perlu adanya aturan tertulis yang disepakati bersama mengenai batas waktu berjualan dan pengelolaan sampah agar petugas memiliki dasar yang kuat dalam melakukan penertiban.
Persoalan penataan parkir juga tak luput dari sorotan. Wakil Bupati Sumbawa meminta pengelolaan parkir lebih tertib dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan kesemrawutan. Dinas Perhubungan melaporkan bahwa pengelolaan parkir saat ini bekerja sama dengan Karang Taruna Seketeng dan Karang Taruna Brang Bara, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp175.000 setiap malam Minggu.
Menutup rapat, Wakil Bupati Sumbawa mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap CFN. Ia mencatat saat ini terdapat 128 UMKM yang masuk daftar tunggu untuk berjualan. Karena itu, ia meminta agar peluang penyelenggaraan CFN di lokasi lain, seperti Taman Kerato, turut dikaji sebagai alternatif untuk mengurai kepadatan.
“Antusiasme masyarakat terhadap CFN ini sangat tinggi. Tetapi yang paling penting, penataannya harus semakin baik, UMKM benar-benar merasakan manfaatnya, dan kebersihan serta ketertiban tetap terjaga,” pungkas Wakil Bupati Sumbawa.
