Liputansumbawa.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui Program Toko Inflasi “Basamula” (Bale Sembako Murah Pengendali Inflasi).
Program tersebut resmi diluncurkan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Pasar Seketeng, Sabtu (22/8/2026).
Kehadiran Basamula diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memantau perkembangan harga sekaligus melakukan intervensi ketika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok.
Bupati Sumbawa H. Jarot menegaskan, toko tersebut bukan dibangun untuk bersaing dengan pedagang yang telah beraktivitas di Pasar Seketeng. Sebaliknya, Basamula menjadi sarana pemerintah dalam menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap berada pada tingkat yang wajar.
“Toko ini akan menjadi tempat kita melakukan operasi. Bukan untuk menjadi saingan toko-toko yang lain, tetapi menjaga agar harga tetap menjadi standar dan kita bisa mengontrol kondisi harga sehingga tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi,” jelasnya.
Launching tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bulog, Pertamina, BPS, pelaku distribusi dan perdagangan, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Menurut H. Jarot, pengendalian harga harus dilakukan bersama dengan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia. Karena itu, keberadaan Basamula menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membaca kondisi pasar sekaligus mengambil tindakan apabila diperlukan.
Sumbawa Siapkan Kawasan Perdagangan Baru
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung rencana pengembangan kawasan perdagangan di Sumbawa. Pemerintah daerah terus melakukan pembenahan Pasar Seketeng, termasuk renovasi sejumlah bagian pasar.
Ke depan, pemerintah menyiapkan kawasan perdagangan yang lebih representatif di sekitar Terminal Sumer Payung dengan luas sekitar 10 hektare.
“Di sebelah Terminal Sumer Payung ada sekitar 10 hektare yang kita rencanakan untuk pasar yang lebih representatif. Sementara di sini kita arahkan menjadi kawasan yang lebih baik, termasuk rencana pengembangan Mall Sumbawa,” ungkapnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap pembangunan di Kabupaten Sumbawa, meski diakuinya masih terdapat berbagai pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Wagub: Inflasi Harus Dikendalikan Bersama
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri menilai Pasar Seketeng merupakan salah satu pasar yang cukup baik dan menjadi kebanggaan NTB karena kondisi serta penataannya masih terjaga.
Ia menjelaskan, kehadiran TPID di Sumbawa bukan semata-mata karena terdapat komoditas yang sedang menjadi penyumbang utama inflasi.
Berdasarkan rilis inflasi Juli, Sumbawa tidak memiliki komoditas yang secara langsung menjadi penyumbang utama inflasi. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan kesiapan distributor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari-hari besar.
“Tim hadir untuk memantau secara langsung kesiapan para distributor dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk mengantisipasi apabila terjadi kelangkaan barang,” ujarnya.
Wagub menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Perubahan harga di satu daerah dapat berdampak terhadap daerah lainnya sehingga koordinasi antarpihak harus terus diperkuat.
Program Basamula yang merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia Perwakilan NTB dan pemerintah pun diharapkan dapat menjadi barometer perkembangan harga sekaligus instrumen pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa.
Launching kemudian ditandai dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya Toko Inflasi Basamula. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada 30 penerima, dengan lima orang menerima bantuan secara simbolis.
Melalui Basamula, pemerintah berharap stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok dapat terus terjaga. Lebih dari itu, program ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemkab Sumbawa, Pemprov NTB, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. (Editorial)
