Liputansumbawa.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Isu kemiskinan kembali menjadi perhatian utama. Meski menunjukkan tren penurunan, angka kemiskinan di NTB masih berada di atas 11,38 persen, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa ditangani secara parsial. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Penanganan kemiskinan harus terintegrasi dan tepat sasaran, tidak cukup hanya melalui program sektoral. Dibutuhkan sinergi semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya dalam Musrenbang yang digelar di Mataram, Kamis (16/4/2026).
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB memfokuskan upaya penurunan kemiskinan pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program unggulan Desa Berdaya.
Program Desa Berdaya sendiri dirancang dengan pendekatan tematik berbasis potensi lokal serta bersifat transformatif untuk menyasar langsung kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 3.250 kepala keluarga miskin ekstrem dapat dijangkau melalui berbagai intervensi, dengan harapan penuntasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada 2027.
Di sektor pendidikan, tantangan masih cukup besar dengan sekitar 71.000 anak yang belum mengenyam pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program kejar paket, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan non-formal.
“Masih tingginya angka anak tidak bersekolah menjadi perhatian serius. Kami berupaya memastikan tidak ada anak NTB yang tertinggal dari akses pendidikan,” tegasnya.
Sementara di sektor kesehatan, perhatian difokuskan pada penanganan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi prioritas, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini dilakukan melalui perencanaan yang inklusif dan pengalokasian anggaran yang lebih berimbang.
“Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa menjadi komitmen utama,” lanjutnya.
Untuk mendukung keberhasilan program, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus diperkuat melalui Musrenbang berjenjang dan forum perangkat daerah. Di sisi lain, kolaborasi dengan mitra pembangunan juga semakin luas, dengan tercatat 157 mitra dari berbagai sektor turut berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah juga menyoroti capaian indikator makro pembangunan. Dari 13 indikator utama, masih terdapat beberapa yang belum mencapai target, termasuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, percepatan capaian indikator dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting ke depan.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam upaya percepatan pembangunan. Pemerintah menghadirkan program unggulan NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta keterampilan masyarakat.
Program NTB Sehat dan Cerdas difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, sementara NTB Terampil dan Tangkas diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM, pemerintah juga mendorong digitalisasi informasi dan membuka peluang beasiswa luar negeri, termasuk sekitar 2.000 beasiswa ke Jepang bagi masyarakat desa.
“Program beasiswa ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM desa yang lebih kompetitif dan mampu membuka peluang ekonomi baru,” tutupnya.
Dengan mengusung semangat “Bangkit Bersama”, Pemprov NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Melalui perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama, diharapkan kemiskinan ekstrem di NTB dapat segera dituntaskan serta kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh. (Editorial)
