Liputansumbawa.id–Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat menyoroti sikap Komisi III DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB yang kembali mendukung rencana perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kebijakan tersebut dinilai bukan sebagai solusi, melainkan justru memperpanjang paradoks hilirisasi di daerah.
PW SEMMI NTB menilai argumentasi yang menyebut relaksasi ekspor diperlukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan masih kuatnya ketergantungan NTB terhadap sektor tambang. Padahal, dalam kerangka kebijakan nasional melalui UU Minerba, relaksasi ekspor seharusnya hanya bersifat sementara untuk mendorong percepatan pembangunan dan optimalisasi smelter, bukan menjadi kebijakan berulang.
“Ketika relaksasi terus diperpanjang dengan alasan yang sama, maka itu bukan lagi transisi, melainkan normalisasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ini bertentangan dengan semangat hilirisasi nasional,” tegas Ketua PW SEMMI NTB, Rizal, dalam keterangannya yang diterima Redaksi Liputan Sumbawa, Jum’at (8/5/2026).
PW SEMMI NTB juga mengkritisi pernyataan yang menyebutkan bahwa tanpa kontribusi sektor tambang, ekonomi NTB akan mengalami kontraksi. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi bukti bahwa struktur ekonomi daerah belum mengalami transformasi yang signifikan dan masih rapuh.
“Pernyataan bahwa ekonomi akan terjun bebas tanpa ekspor konsentrat adalah alarm serius bahwa NTB belum keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif. Solusinya bukan memperpanjang relaksasi, tetapi mempercepat industrialisasi,” lanjut Rizal.
Lebih lanjut, PW SEMMI NTB menilai dukungan terhadap perpanjangan relaksasi ekspor menunjukkan belum adanya keberanian politik untuk mendorong percepatan optimalisasi smelter dan pengembangan industri turunan berbasis mineral di daerah.
Menurut Ketua PW SEMMI NTB, hilirisasi tidak boleh dipahami sebatas keberadaan fasilitas smelter, tetapi harus menjadi pintu masuk bagi lahirnya ekosistem industri yang lebih luas, termasuk manufaktur, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, dan penguatan sektor ekonomi non-tambang.
“Jika NTB hanya berhenti pada ekspor konsentrat dan smelter yang belum optimal, maka kita hanya akan menjadi daerah penghasil bahan mentah tanpa nilai tambah yang berarti bagi masyarakat,” tegasnya.
PW SEMMI NTB menegaskan bahwa ketergantungan berulang pada relaksasi ekspor justru berpotensi menghambat transformasi ekonomi daerah dan bertolak belakang dengan agenda kemandirian ekonomi nasional.
“NTB membutuhkan keberanian untuk keluar dari ketergantungan tambang. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi seberapa kuat struktur ekonomi itu mampu berdiri tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam,” tutup Ketua PW SEMMI NTB. (LS)
