Liputansumbawa.id–Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai memfokuskan penanganan infrastruktur jalan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memprioritaskan perbaikan ruas jalan rusak di wilayah selatan serta sejumlah titik kritis yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sopyan, ST, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami tidak bisa menangani seluruh ruas jalan sekaligus karena kemampuan anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan titik-titik yang paling membutuhkan perbaikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain peningkatan badan jalan, Dinas PUPR juga mengerjakan rehabilitasi gorong-gorong (deker), saluran drainase, dan sejumlah jembatan kecil yang mengalami kerusakan. Saat ini seluruh pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan dan ditargetkan rampung sesuai jadwal.
Menurut Sopyan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sumbawa. Pemkab juga terus mengupayakan tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat untuk memperluas cakupan pembangunan.
“Kami terus mengusulkan sejumlah ruas jalan agar mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Harapannya, semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani sehingga konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan kegiatan pada APBD Perubahan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun anggaran. Karena itu, pemerintah memilih paket pekerjaan yang siap dilaksanakan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak hanya fokus pada infrastruktur jalan, Dinas PUPR juga mendukung program prioritas Pemkab Sumbawa melalui pembangunan sumur bor, jaringan air minum, serta peningkatan layanan air bersih di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan.
Sopyan mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal daerah. Untuk itu, pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui dukungan anggota DPR RI, agar Sumbawa memperoleh tambahan alokasi anggaran pembangunan.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat terus meningkat sehingga pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya dapat dilakukan secara lebih luas dan bertahap demi mempercepat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Mk)
