Liputansumbawa.id–Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong agar proses perekrutan tenaga kerja dalam rencana pengembangan kegiatan pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dilakukan secara transparan dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin, S.E., M.Si., saat diwawancarai awak media di lokasi kegiatan konsultasi publik AMDAL AMNT, Selasa (22/9/2026).
Khaeruddin mengatakan, salah satu hal yang perlu dipastikan dalam pengembangan kegiatan pertambangan adalah keterlibatan masyarakat Sumbawa dalam kesempatan kerja. Terlebih, kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan tersebut diperkirakan cukup besar dan mencakup berbagai bidang.
Ia berharap pihak AMNT dapat membuka secara jelas spesifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri sesuai kompetensi masing-masing.
“Yang penting juga kepada PT Amman ini kita minta berapa kuota untuk Sumbawa dari total. Berapa, apakah 40, 50, 60, sampai ada yang 80, sesuai dengan kualifikasi,” ujar Khaeruddin.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja tidak hanya berada pada level tertentu. Berbagai posisi dapat dibutuhkan, mulai dari helper, mekanik, supervisor, foreman, hingga tenaga di bidang teknologi informasi (IT), dengan kualifikasi yang berbeda-beda.
Karena itu, pemerintah daerah juga tengah membangun sistem pendataan berbasis aplikasi. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat memasukkan data diri, CV, hingga portofolio untuk kemudian dipetakan berdasarkan wilayah dan kualifikasi.
“Orang masukkan datanya, CV-nya, portofolionya. Sistemnya kita seleksi berdasarkan wilayah seperti apa, kualifikasi seperti apa,” jelasnya.
Khaeruddin menilai sistem tersebut penting untuk menciptakan proses rekrutmen yang lebih terbuka sekaligus meminimalisir persoalan yang berpotensi muncul ketika kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar tidak diikuti mekanisme perekrutan yang jelas.
Selain membuka akses informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah peningkatan kompetensi bagi masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi perusahaan.
“Kalaupun misalnya ada kekurangan, inilah butuh tenaga. Kita siap, punya lembaga pelatihan,” katanya.
Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dapat memperoleh pelatihan sehingga memiliki peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan pertambangan.
Pemkab Sumbawa berharap rencana pengembangan investasi pertambangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap perekonomian daerah, tetapi juga memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat Sumbawa untuk terlibat sebagai tenaga kerja sesuai kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. (Dn)
